TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai ada penurunan kinerja administrasi dalam pengelolaan teknis Pemilu 2019 di lapangan jika dibandingkan dengan Pemilu 2014. "Tidak bisa dipungkiri, Pemilu 2019 menghadapi problematika dan kompleksitas kinerja manajerial teknis di lapangan yang lebih tidak siap dibanding 2014. Itu harus diakui," kata Titi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
Baca juga: Wiranto Sebut KPU Harus Dikawal Agar Bebas Intervensi
Titi menyadari, Pemilu 2014 dan 2019 tidak bisa dibandingkan secara apple to apple. Sebab, sistem, beban kerja, regulasi, dan kompleksitasnya yang berbeda. Namun, Titi menilai Pemilu 2019 lebih kompleks dalam mengelola teknis di lapangan saat pemungutan suara. Salah satunya adalah distribusi alat perlengkapan pemungutan suara atau logistik.
Kendala logistik, kata Titi, menambah beban kerja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Misalnya, petugas KPPS sudah sejak pagi tiba di TPS lalu menghadapi kendala surat suara yang tidak datang. Petugas KPPS juga harus pergi ke kecamatan untuk mengambil formulir yang tidak tersedia.
Menurut Titi, problem logistik dalam Pemilu 2019 juga merugikan para calon anggota legislatif. Dari temuannya di lapangan, ada kasus surat suara baru diketahui tertukar ketika proses pemungutan di TPS sudah berlangsung. Akibatnya, peluang suara untuk caleg dialihkan pada parpol.
Baca juga: Wiranto: Tudingan Pemerintah Intervensi KPU Tendensius dan Ngawur
Selain surat suara tertukar, ada juga masalah surat suara yang kurang dan datang tidak tepat waktu. "Itu menambah beban petugas di lapangan dan menambah kepanikan peserta pemilu. Bayangkan gimana perasaan caleg ketika tahu surat suara tertukar, kurang," ujarnya.
