TEMPO.CO, Mataram - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar H Akbar Tanjung mengusulkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden selanjutnya dilakukan secara terpisah, tidak seperti Pemilu 2019. "Pemilu kali ini patut kita evaluasi secara mendalam," kata Akbar Tanjung saat menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat periode 2019-2024, H Faozan Khalid dan Hj Sumiatun di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa, 23 April 2019.
Ia mengakui meski secara efektivitas pelaksanaan pemilu 2019 baik, karena baru pertama kali dilakukan sepaket antara pemilihan presiden, pemilihan legislative, dan DPD RI. Namun Akbar Tanjung melihat hal itu justru berimbas pada turunnya fisik para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), sehingga di sejumlah daerah banyak petugas KPPS yang akhirnya jatuh sakit hingga meninggal dunia.
Baca: Sebut Riak Kecil Pascapemilu, Jokowi Minta Stabilitas Keamanan
Tak hanya itu, menurut Akbar Tanjung, akibat pemilu digabung bersamaan dengan pilpres, suara partai politik menjadi turun. Banyak warga yang cendrung tertarik dengan proses pilpres daripada pemilihan legislatif. Belum lagi biaya politik dari konsekuensi pemilu dilakukan serentak bertambah.
"Dari sisi partai politik ada baiknya kita lakukan evaluasi secara mendalam, yakni kembali pada pemilu sebelumnya dilakukan terpisah.” Namun, ia menyarankan agar dua pemilihan itu digelar terpisah, jarak waktunya tidak terlalu lama karena pemilihan serentak, cukup menguras energi peserta dan parpol yang mencalonkan presiden dan wapres.
Baca: Bambang Widjojanto: Pemilu 2019 Terburuk Pascareformasi
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menganjurkan jika pada pemilu 2024 dilakukan secara terpisah sehingga konsentrasi masyarakat tidak terpecah karena pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. "Agar energi tidak terkuras sekian banyak dan juga biaya sangat tinggi," kata Akbar Tandjung
