Siarkan Hitung Cepat, Bawaslu Cabut Izin Satu Lembaga Pemantau

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ka-ki: Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Ketua Bawaslu Abhan, dan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan melakukan konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 13 April 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Ka-ki: Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Ketua Bawaslu Abhan, dan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan melakukan konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 13 April 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencabut izin atau akreditasi lembaga pemantau Pemilu 2019, www.jurdil2019.org. Pencabutan izin ini  karena lembaga itu dinilai tidak menjalankan tugas dengan prinsip pemantauan.

    "Situs pemantauannya itu pengembangan dari pemantau PT Prawedanet Aliansi Teknologi," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dihubungi, Ahad, 21 April 2019.

    Baca: Bawaslu: 325 Orang Pengawas Pemilu 2019 Sakit dan Meninggal

    Afifuddin mengatakan lembaga survei itu mengajukan izin sebagai pemantau yang akan membuat aplikasi untuk pelaporan pelanggaran Pemilu. PT Prawedanet Aliansi Teknologi akan memantau dengan membuat aplikasi pelaporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu," ujar Afifuddin.

    Namun, kata Afif, lembaga  Itu melanggar aturan dengan membuat dan mempublikasikan hasil hitung cepat yang berdasarkan aturan harusnya terdaftar di KPU. "Kenyataannya PT Prawedanet Aliansi Teknologi melakukan hitung cepat."

    Hasil hitung cepat itu dipublikasikan melalui Bravos Radio dan situs www.jurdil2019.org. "PT. Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalah gunakan sertifikat akreditasi, kalau survei urusan izin di KPU."

    Prawedanet Aliansi Teknologi disebut melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 442 huruf j juncto Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018 pasal 21 huruf i tentang Pemantauan Pemilu.

    Selain akreditasinya disebut, lembaga survei itu juga dilarang menggunakan logo Bawaslu. "Dilarang menggunakan logo dan lambang Bawaslu dalam semua aktivitasnya."

    Baca juga: Bawaslu Minta Masyarakat Kawal Penghitungan Suara

    Sebelumnya, Bawaslu menyatakan bahwa sudah terdapat 138 lembaga pemantau yang mengawasi proses pemungutan suara pada 17 April. "Semua lembaga pemantau itu yang mendaftar dan sudah diakreditasi oleh Bawaslu," kata Afifuddin di Media Centre Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019.

    Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa jumlah lembaga pemantau di Pemilu 2019 merupakan terbanyak dalam sejarah Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.