Muhammadiyah Serukan Kubu Capres Stop Saling Klaim Menang

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpidato saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpidato saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh hasil penghitungan cepat pemungutan suara Pemilu 2019. Publik diminta menunggu pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

    Baca: Jokowi Unggul Versi Quick Count, Infrastruktur Bakal Dilanjutkan

    Muhammadiyah menyerukan tak ada saling klaim kemenangan dari dua kubu calon presiden. Sebab, saling klaim tersebut dinilai bisa memperkeruh situasi pemilu yang diwarnai ketegangan ini. Namun, baik calon presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan kemenangannya. Keduanya mengklaim unggul berdasarkan data hitungan sementara.

    "Kami meminta seluruh pihak baik kubu calon presiden 01 maupun 02 untuk menghindari saling klaim kemenangan dan menunggu bersama keputusan resmi KPU," ujar Haedar Nashir dalam konferensi pers di Kantor Muhammadiyah Yogyakarta Kamis 18 April 2019.

    Haedar juga berharap, "Masyarakat hendaknya tidak terlalu terpengaruh suasana oleh banyaknya hasil hitung cepat (quick count), exit poll dan lain-lain yang disajikan di media massa, media sosial dan ruang publik".

    Khusus hitung cepat, menurut Haedar, itu adalah sebuah kerja ilmiah dari hasil survei. Itu merupakan sajian hitungan atau data yang patut dihormati, tapi sama sekali tidak mempengaruhi dan menentukan hasil Pemilu.

    Lebih lanjut Haedar menjelaskan, hendaknya hitung cepat tidak dijadikan rujukan kemenangan karena bukan patokan resmi. Mengenai hasil Pemilu sepenuhnya berada dalam kewenangan KPU. Apabila terdapat masalah dalam proses penghitungan,  Haedar menyarankan, ditempuh melalui mekanisme perundang-undangan yang dijamin konstitusi.

    "Mendesak KPU, Bawaslu dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih profesional, jujur, adil, transparan dan independen sehingga proses penghitungan dan hasil Pemilu betul-betul terpercaya, obyektif dan seksama serta diumumkan tepat waktu sehingga dapat diterima secara obyektif oleh semua pihak," kata Haedar.

    Menurut Haedar, pelaksanaan Pemilu 2019 wajib disyukuri karena berjalan baik tertib dan damai meskipun ada sejumlah kekurangan teknis. "Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia dan penyelenggara pemilu karena membuktikan kedewasaan politik bangsa".

    Mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqqodas menambahkan, masyarakat sipil dan lembaga negara yang berkewenangan dapat ikut serta mengawal perhitungan suara di KPU sebagai bagian kontrol. 

    Baca: Berikut Cara Prabowo Mendeklarasikan Menang Pilpres 2019

    "Lewat check and balance, KPU bisa lebih hati-hati bekerja karena ini menyangkut tanggung jawab pada masyarakat. Bagaimana pemilu ini menghasilkan kemenangan secara obyektif sekaligus memegang prinsip kejujuran," ujar Busyro yang juga Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Muhammadiyah ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uji Praktik SIM dengan Sistem Elekronik atau e-Drives

    Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system atau disebut juga e-Drives.