Pemilu 2019, Hitung Cepat Sebut 9 Partai Ini Lolos Parlemen

image-gnews
Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai yang memiliki kursi di parlemen berpeluang kembali tetap bertahan di Senayan. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga atas pemungutan suara Pemilu 2019 yang berlangsung kemarin menyebutkan sembilan partai lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Baca: Exit Poll Poltracking: PDIP Nomor Wahid, PKPI dan Garuda Bontot

Hasil hitung cepat lembaga Charta Politika menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali mendulang suara paling besar, yakni 19,88 persen dari 86,5 persen data hitung cepat yang masuk. Di urutan kedua, ada Partai Gerindra dengan jumlah suara 12,67 persen. Partai Golkar berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 11,05 persen. Urutan berikutnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa dengan angka 9,63 persen dan diikuti Partai Keadilan Sejahtera dengan angka 9,01 persen

Partai lain yang lolos syarat minimum kursi parlemen, yakni Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Sedangkan Partai Garuda, Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura, Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, tak lolos karena jumlah suara yang didapat kurang dari 4 persen. Hasil yang nyaris sama ditunjukkan oleh lembaga survei Indo Baromater dan Indikator Politik Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Aria Bima, mengatakan kunci kesuksesan partainya dalam pemilihan legislator adalah kemerataan kader. Ia menyebutkan kepengurusan PDIP paling lengkap di seluruh Indonesia dibanding partai lain. "Kader yang terdistribusi merata dan berkualitas adalah kelebihan PDIP," katanya di Jakarta, Rabu, 17 April 2019.

Baca: AHY: Lebih Bijak Tunggu Hasil Resmi Pemilu 2019 Versi KPU

Selain itu, PDIP mengklaim mendapatkan efek ekor jas dari pencalonan Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden. PDIP, kata Aria, memanfaatkan seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah, anggota Dewan, hingga pengurus di daerah untuk menjelaskan kepada pemilih bahwa Jokowi adalah kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Lukman Edy, kemenangan partainya dalam pemilihan legislator kali ini disebabkan oleh solidnya struktur pengurus hingga ke bawah. Selain itu, dalam sepuluh tahun terakhir, PKB tak pernah menuai konflik. "PKB juga sangat menikmati dan terlibat aktif di pilpres ini, sehingga efek ekor jasnya memberi keuntungan bagi PKB," ujar dia.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengakui kekalahannya. Meski begitu, ia mengatakan dua persen suara yang diperoleh PSI patut diperhitungkan untuk kembali berlaga pada pemilu lima tahun mendatang. Ia berjanji tetap akan memperjuangkan suara para pendukungnya melalui kerja sama dengan komunitas masyarakat sipil dan media. "PSI akan kembali menyapa rakyat. Bukan lima tahun lagi, tapi besok," tutur dia.

Adapun Sekretaris Jenderal Perindo, Ahmad Rofiq, mengatakan masih optimistis partainya bisa menembus 4 persen suara. "Sekarang kan masih berlangsung hitung cepat. Kami menunggu penghitungan manual dari KPU," katanya.

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, tak kaget dengan hasil hitung cepat. Beberapa survei yang dilakukan lembaganya memprediksi bahwa partai-partai pemilik kursi parlemen bakal kembali menguasai parlemen. Alasannya, partai-partai lama sudah memiliki infrastruktur yang solid sehingga cukup kuat memperoleh suara di atas ambang batas. “Kecuali Hanura. Dia belum solid. Begitu terjadi konflik internal, kecenderungan partai agak sulit membangun konsolidasi. Hanura belum punya pemilih loyal yang kuat,” ucap dia.

Baca: Tak Lolos Parlemen, PSI: Kami Terima dan Tetap Berjuang

Menurut Muslimin, tak mudah bagi partai baru untuk bertarung melawan partai lama yang sudah stabil dan memiliki basis pendukung. “Partai tidak hanya bisa mengedepankan ketua umum, tapi bagaimana mesin politik itu dibawa. Selain itu, calegnya harus bisa berkontribusi di partai,” katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI | ARKHELAUS WISNU

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja

11 menit lalu

Ilustrasi Kasino. AFP
Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengatakan jika disahkan oleh parlemen, undang-undang kasino akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja


Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

33 menit lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

Mahfud Md meralat salah satu negara yang pernah membatalkan Pemilu. Sebelumnya dia menyebut Australia, harusnya Austria.


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

2 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

22 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

1 hari lalu

Komunitas LGBT Thailand berpartisipasi dalam Parade Hari Kebebasan Gay di Bangkok, Thailand, 29 November 2018. REUTERS/Soe Zeya Tun
Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

Parlemen Thailand dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis


24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

2 hari lalu

Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kremlin via RUETERS
24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

24 tahun, Vladimir Putin berhasil mempertahankan tahta politiknya. Bagaimana rekam jejaknya berkuasa sebagai Presiden Rusia terlama?


Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

3 hari lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih beraktivitas seperti biasa di kantornya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

Gibran mempersilakan bagi yang ingin memproses masalah Pemilu sesuai jalurnya.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.