213 Tahanan di Polda Yogyakarta Bakal Mencoblos pada Pemilu 2019

image-gnews
Petugas mengangkat kotak suara yang siap didistribusi kan di Kantor KPUD Wamena, Jayawijaya, Papua, Jumat 12 April 2019. KPUD Wamena akan mendistribusikan logistik Pemilu 2019 ke 1.072 TPS yang tersebar di 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya. ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Petugas mengangkat kotak suara yang siap didistribusi kan di Kantor KPUD Wamena, Jayawijaya, Papua, Jumat 12 April 2019. KPUD Wamena akan mendistribusikan logistik Pemilu 2019 ke 1.072 TPS yang tersebar di 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya. ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan ada sebanyak 213 tahanan yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2019. Polda DIY pun telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY untuk memfasilitasi para tahanan menggunakan hak pilihnya pada 17 April.

Baca: Pemilu 2019, Perjuangan Jadi Pemilih di Tanah Rantau

"Jumlah tahanan di rumah tahanan Polda DIY per 15 April 2019 total 213 orang, terbanyak di Polres Sleman," kata juru bicara Polda DIY Ajun Komisaris Besar Yuliyanto pada Senin, 15 April 2019.

Yuli merinci total tahanan di Polda DIY ada 19 orang, Polresta Yogya 35 orang, Polres Sleman 70 orang, Polres Bantul 43 orang, Polres Kulon Progo 29 orang dan Polres Gunungkidul 17 orang.

"Para tahanan yang memiliki hak pilih bakal didatangi petugas KPU untuk pelaksanaan pemungutan suara, kami sudah koordinasi dengan TPS-TPS terdekat dari kantor Polres dan Polda untuk memfasilitasi para tahanan menggunakan hak pilihnya," kata Yuli.

Dalam apel pasukan pengamanan pemungutan suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 yang digelar Senin, 15 April 2019, Kepala Kepolisian DIY, Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri menyatakan telah memetakan potensi kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilu 2019 di DIY.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari pemetaan itu sebanyak 11.672 TPS dikategorikan kurang rawan, 94 TPS rawan dan 8 TPS kategori sangat rawan. Total jumlah TPS di wilayah hukum Polda DIY sebanyak 11.780 unit.

Pengkategorian TPS rawan salah satunya melihat sepak terjang dan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Seperti potensi konflik pendukung hingga gesekan yang pernah terjadi.

"TPS yang potensi konfliknya tinggi karena antar pendukung sama-sama kuat, dan juga sebelumnya pernah terjadi gesekan, itu kami jaga ketat," ujarnya.

Simak: Pemilu 2019, Sejumlah Orang Pingsan di KBRI di Malaysia

Polda DIY pada Pemilu 2019 menerjunkan 6.688 personil yang disebar di Polresta. Sementara, bantuan pengamanan juga berasal dari 1600 personil Kodam IV Diponegoro yang akan disebar di jajaran Korem 072/Pamungkas.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Sumpah Jabatan Presiden Indonesia Pertama Dilakukan di Keraton Yogyakarta

2 jam lalu

Presiden pertama RI, Sukarno (kiri) didampingi Wakil Presiden Mohammad Hatta, memberikan hormat saat tiba di Jalan Asia Afrika yang menjadi Historical Walk dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Dok. Museum KAA
Alasan Sumpah Jabatan Presiden Indonesia Pertama Dilakukan di Keraton Yogyakarta

Di Indonesia sumpah jabatan presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 1949. Yogyakarta dipilih karena Jakarta tidak aman.


Depo Sampah Tutup, Warga Yogyakarta Berebut Buang Sampah ke Bak Truk yang Melintas

6 jam lalu

Video viral di media sosial berisi aksi belasan warga berebutan melempar sampah ke bak sebuah truk yang melintas di jalanan sekitar depo sampah Pasar Ngasem Kota Yogyakarta pada Rabu 24 April 2024. Dok. Istimewa
Depo Sampah Tutup, Warga Yogyakarta Berebut Buang Sampah ke Bak Truk yang Melintas

Pascalibur Lebaran, sejumlah depo sampah di Kota Yogyakarta memang belum dibuka. Tumpukan sampah masih tampak menggunung.


Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

17 jam lalu

Aktivis pro demokrasi Usman Hamid saat berorasi dalam Aksi Sejagad yang diikuti elemen gerakan Gejayan Memanggil hingga Forum Cik Ditiro di halaman Kantor KPU DIY Rabu, 24 April 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

Massa menggelar aksi di depan kantor KPU Yogyakarta hari ini. Usman Hamid yang hadir di aksi itu menyinggung tentang nepotisme.


Alexander Marwata Beberkan Nama-Nama Pegawai KPK yang Diperiksa Polda Metro Jaya

20 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Beberkan Nama-Nama Pegawai KPK yang Diperiksa Polda Metro Jaya

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, membeberkan nama-nama pegawai lembaga antikorupsi itu yang telah diperiksa oleh Polda Metro Jaya.


Promosikan Cenderamata, Pelaku Wisata Didorong Manfaatkan Layanan Indikasi Geografis

20 jam lalu

Batik Nitik Yogyakarta yang sudah tercatat dalam indikasi geografis. Tempo/Pribadi Wicaksono
Promosikan Cenderamata, Pelaku Wisata Didorong Manfaatkan Layanan Indikasi Geografis

Ketika cenderamata lokal sudah tertandai dengan indikasi geografis, reputasinya akan terangkat karena produk itu sudah dinyatakan original.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

1 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Aksi Demo Udara Berbagai Pesawat Warnai HUT ke-78 TNI AU di Yogyakarta

2 hari lalu

Demo udara berbagai pesawat warnai HUT ke-78 TNI AU di Yogyakarta Senin (22/4). Dok.Istimewa
Aksi Demo Udara Berbagai Pesawat Warnai HUT ke-78 TNI AU di Yogyakarta

Yogyakarta dipilih sebagai tempat perhelatan HUT TNI AU karena merupakan cikal-bakal Angkatan Udara Indonesia.


Nekat Susuri Jalur Jip Lava Tour, Mobil Wisatawan Terjebak di Sungai Lereng Merapi

2 hari lalu

Mobil wisatawan terjebak di sungai Lereng Merapi Saat nekat susuri jalur jip lava tour Minggu (21/4). Dok. Istimewa
Nekat Susuri Jalur Jip Lava Tour, Mobil Wisatawan Terjebak di Sungai Lereng Merapi

Sebuah mobil berjenis sport utility vehicle (SUV) milik wisatawan terjebak di jalur jip wisata Lava Tour sungai Kalikuning lereng Gunung Merapi, Sleman Yogyakarta pada Minggu 21 April 2024.


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.


Alexander Marwata Akui Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Pertemuan dengan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

3 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Akui Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Pertemuan dengan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pertemuan dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.