KPU: Diselesaikan, Laporan 17,5 Juta Data Pemilih Bermasalah

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) memeriksa hasil cetak surat suara di PT. Temprina Media Grafika Jalan Raya Sumengko Km 30-31 Wringinanom Gresik, Jawa Timur, Minggu, 20 Januari 2019. Kunjungannya itu untuk menyaksikan secara langsung proses cetak perdana surat suara Pemilu 2019. ANTARA

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) memeriksa hasil cetak surat suara di PT. Temprina Media Grafika Jalan Raya Sumengko Km 30-31 Wringinanom Gresik, Jawa Timur, Minggu, 20 Januari 2019. Kunjungannya itu untuk menyaksikan secara langsung proses cetak perdana surat suara Pemilu 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan, polemik 17,5 juta data pemilih yang sebelumnya dipermasalahkan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno telah diselesaikan. KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap data pemilih yang dilaporkan oleh BPN.

    Berita terkait: BPN Prabowo Minta KPU Segera Perbaiki 17,5 Juta DPT Bermasalah

     “Minggu kemarin, KPU mengadakan pertemuan dengan TKN 01 dan BPN 02 untuk menyampaikan dokumen penyelesaian atas laporan BPN 02 soal DPT bermasalah,” ujar Viryan pada sesi konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2019. 

    Viryan mengatakan, 17,5 juta data yang diduga bermasalah tersebut telah diverifikasi secara faktual menggunakan teknik sampling. Verifikasi tersebut dilakukan terhadap 1604 data pemilih yang dipermasalahkan. Hasilnya, ia katakan, tidak ada masalah. 

    “Data pemilih 17,5 juta adalah wajar dan apa adanya . Karena regulasi atau kebijakan dari pencatatan sipil. Temuan di lapangan menguatkan hal tersebut. Dari 1604 sampel, 98,5 persen terverifikasi faktual ada orangnya,” kata Viryan. 

    Salah satu data yang diduga bermasalah oleh BPN adalah adanya data pemilih yang memilki tanggal dan bulan lahir yang sama dalam jumlah besar. Hasil verifikasi yang dilakukan KPU, kata Viryan, data tersebut merupakan hasil pencatatan bagi warga yang lupa akan tanggal dan bulan lahirnya. 

    “Semua penduduk yang lupa tanggal atau tidak tahu lahirnya semua ditulis 31 Desember. Kemudian, sejak berlangsungnya SIAK tahun 2004  penduduk yang lupa tanggal dan bulan lahirnya ditulis 1 juli,” ucapnya. 

    Adapun, terkait dengan data pemilih yang ditemukan lahir pada tahun 1800 dan berusia di atas 90 tahun, Viryan katakan, hal tersebut merupakan bagian dari kesalahan memgimput data. Ia mengklaim telah membereskan data tersebut. 

    “Data usia unik yang dianggap tidak wajar, mulai dari di atas 90 tahun dan di bawah 17 tahun. Dugaan data tersebut ada 325.327 pemilih. Ini telah diselsaikan. “Sebagian ditemukan orangnya ada datanya benar. Sesuai dengan kependudukan yang ada,” katanya. 

    Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais dan sejumlah jajaran BPN mempersoalkan DPT Pemilu 2019 yang dianggap bermasalah. Mulai dari adanya pemilih bertanggal lahir sama hingga invalid. 

    BPN pun sempat menyambangi kantor KPU untuk melaporkan temuan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.

    BPN juga menyatakan menemukan ada sekitar 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun, 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulatif sebanyak 41.555 KK, data invalid sebanyak 18.832.149, dan data ganda sebanyak 6.169.895.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.