Pelapor Politik Uang Dijanjikan Hadiah Rp 1 Juta

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ilustrasi menggunakan hak suara di TPS. dok TEMPO
Ilustrasi menggunakan hak suara di TPS. dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolres Solok Kota, Sumatera Barat, Ajun Komisaris Besar Dony Setiawan berjanji memberikan hadiah bagi masyarakat yang berani melaporkan adanya politik uang di pemilu 2019. Pelapor akan diberi hadiah Rp 1 juta.

Baca: KPU Gandeng KPK Perangi Politik Uang

"Kami mengadakan diskusi dan pertemuan dengan calon legislatif dan ketua partai untuk membahas dan menyamakan persepsi tentang politik uang," kata Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan di Solok, Ahad malam, 14 April 2019.

Menurut Dony, pihaknya akan memberikan hadiah uang Rp 1 juta jika ada masyarakat yang berani melaporkan politik uang dan buktinya menjelang hari pencoblosan. Menurutnya, politik uang tidak boleh menjadi cara memperoleh kekuasaan.

"Bagaimana dengan nasib calon legislatif yang tidak mempunyai uang? Tentu akan langsung kalah. Maka itulah harus dilawan agar demokrasi berjalan adil," ujarnya.

Dony mengatakan masyarakat pada umumnya segan melaporkan politik uang dan pelanggaran, karena terkadang masih mengenal calon legislatif. Padahal dalam peraturan KPU, hanya pemberi politik uang yang diproses hukum, bukan penerima uang.

"Saya yakin, pemilu di Solok insya Allah aman dan tidak akan terjadi gesekan-gesekan antara partai-partai dan para calon legislatif, karena kota yang kecil ini memang banyak yang saling mengenal," ujarnya. Ia berharap akan muncul pemimpin yang memakai hati, sehingga benar-benar mendengarkan suara masyarakat.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga kini, Polres telah menangani tiga kasus pelanggaran hukum selama kampanye. Dua di Kabupaten Solok dan satu di Kota Solok.

Sementara itu Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Rusli Khatib Sulaiman, mengimbau masyarakat ikut menciptakan suasana kondusif di daerah di masa tenang pemilu. Menurutnya, ini pertama kalinya Kapolres bisa mengumpulkan seluruh calon legislatif di Kota Solok untuk pertemuan untuk membahas hal-hal yang perlu tentang pemilu.

"Tinggal menghitung hari, kami akan memilih calon legislatif. Kami ingin pemimpin yang santun, bersih dan menegakkan aturan jadi jangan tergiur dengan politik uang," katanya.

Baca: PPATK Ungkap Modus Baru Politik Uang: Beri Asuransi dan E-Money

Salah satu caleg dari PKS, Rini Saidan mengatakan sangat mendukung komitmen polres yang akan menindak tegas politik uang. "Ini membawa angin segar bagi kami calon legislatif yang tidak punya cukup uang untuk mengikuti pemilu. Kami sangat optimis maju dengan hati dan pikiran untuk memajukan masyarakat," kata Rini.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
AHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang

AHY mengklaim dia sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai maraknya politik uang di Pemilu 2024.


Suara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan

5 hari lalu

Acara Buka Bersama Partai Demokrat di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2024. Acara itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Tempo/Yohanes Maharso
Suara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan

AHY berharap praktik politik uang bisa segera dihapuskan. Jika politik uang masih ada, biaya politik akan tetap tinggi.


PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

PSI kembali gagal masuk Senayan selama dua periode Pemilu, 2019 dan 2024. Perolehan suara partai bro dan sis pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.


Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

6 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024


Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

6 hari lalu

Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

Prabowo tampak menjadi sosok rutin yang hadir dalam 4 pemilu terakhir. Ini beda pidato politiknya di Pemilu 2024 dan Pemilu 2019?


Alasan KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

7 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alasan KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

Jokowi mengatakan pemerintah akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bansos pangan.


Kilas Balik Pemilu 2019: KPU Umumkan Dini Hari dan Alasan Prabowo Gugat Hasil Pilpres 2019 ke MK

8 hari lalu

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers terkait situasi dan kondisi terkini pasca Pemilu di kediaman Kertanegara 4, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019. Dalam jumpa pers ini, Prabowo juga menanggapi penetapan tersangka Ustadz Bachtiar Nasir. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kilas Balik Pemilu 2019: KPU Umumkan Dini Hari dan Alasan Prabowo Gugat Hasil Pilpres 2019 ke MK

Pengumuman Pemilu 2024 semakin dekat, ini kilas balik pengumuman hasil Pemilu 2019 hingga Prabowo gugat hasil Pilpres 2019 ke MK.


Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

10 hari lalu

Ribuan peserta Aksi 22 Mei berkumpul untuk unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Aksi ini merupakan bentuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.


Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

10 hari lalu

Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran melepas 111 personel amankan TPS luar negeri, Senin, 29 Januari 2024. Foto: Istimewa
Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

Kabaharkam memastikan situasi menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 terpantau kondusif.


Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

20 hari lalu

Sejumlah warga mencoblos kertas suara saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Wamena, Papua Pegunungan, Sabtu 24 Februari 2024. Sebanyak 94 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan PSU yang dilaksanakan di Distrik Wamena dan Hubikiak. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.