Jika Panwaslu Merekomendasi, Pencoblosan di Sydney Bisa Diulang

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di luar gedung KBRI yang dipadati antrean WNI untuk menggunakan hak suaranya di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 14 April 2019. ANTARA

    Suasana di luar gedung KBRI yang dipadati antrean WNI untuk menggunakan hak suaranya di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 14 April 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan telah mendapat laporan soal kekisruhan proses pemungutan suara atau pencoblosan di KJRI dan Town Hall Sydney, Australia. Saat ini dia masih menunggu laporan lebih detail soal masih banyaknya warga negara di sana yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. 

    Berita terkait: Pemilu 2019, Sejumlah Orang Pingsan di KBRI di Malaysia

    “Laporan resmi di Sydney memang ada  beberapa orang yang tidak bisa memilih, (padahal) katanya surat suara masih tersedia. Saya belum terlalu tahu apakah izin tempat di sana yang tidak bisa diperpanjang atau bagaimana,” ujar Ilham kepada wartawan di Kantor KPU, Ahad, 14 April 2019. 

    Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Ilham mengatakan, KPU masih menunggu rekomendasi panitia pengawas Pemilu di Sydney. KPU bisa saja melakukan pemungutan ulang di TPS KJRI  dan Town Hall Sydney apabila direkomendasikan oleh Panwaslu. 

    “Kami tidak bisa berinisiatif memustuskan melakukan pemungutan ulang. Kami minta PPLN  untuk berkoordinasi dengan Panwas. Kalau dapat rekomendasi dari panwas bisa saja melakukan pemungutan ulang,” ujarnya. 

    Sebelumnya, pemungutan suara di KJRI dan Town Hall Sydney berlangsung kisruh. Ratusan warga negera Indonesia di Sydney, Australia, dilaporkan tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara Pemilu 2019, 13 April 2019. Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN)  setempat dinilai kurang bisa menata sistem pemungutan dengan baik.

    Berita terkait: Pemilu 2019, Sejumlah Orang Pingsan di KBRI di Malaysia

    Putri, 24 tahun, warga negara Indonesia yang bermukim di Sydney mengatakan, ada ratusan lebih WNI di sana tak bisa mencoblos disebabkan PPLN tak menata sistem pemungutan dengan baik.  “Mending kalau kertas suaranya habis, ini kertas suara masih banyak banget. Saya melihat sendiri,” ujar Putri kepada Tempo, Ahad, 14 April 2019. 

    Putri menyebutkan masalah yang paling disoroti adalah buruknya pencatatan administrasi daftar pemilih. Ia mengklaim banyak warga yang sebenarny sudah masuk ke dalam DPT, namun saat datang ke TPS namanya tak tercantum. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Yang Datang ke Istana, Ada Nadiem Makarim dan Tito Karnavian

    Seusai pelantikannya, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah nama ke Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2019. Salah satunya, Tito Karnavian.