Kasus Surat Suara Tercoblos, Bawaslu Telusuri Peran PPLN Malaysia

Ketua Bawaslu RI Abhan bersama dengan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dan Rahmat Bagja serta Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainudin Amali usai bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Dewi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya akan menelusuri peran Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Malaysia terkait kasus temuan surat suara tercoblos di Selangor.

Baca juga: Surat Suara Tercoblos, KPU Lakukan Investigasi ke Malaysia

“Yang harus dilihat PPLN nya. PPLN-nya itu yang harus direkomendasikan apakah ada kesalahan PPLN atau tidak, karena secara ini ada konflik kepentingan, kan? “ ujar Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 12 April 2019.

Menurutnya, sejak tanggal 8 April 2019, Bawaslu sudah mengirim surat ke KPU untuk meninjau kembali komposisi keanggotan PPLN di Malaysia. Bawaslu menengarai PPLN di Malaysia memiliki konflik kepentingan lantaran salah satu anggotanya merupakan Wakil Duta Besar RI di Malaysia.

“Kami lihat dari temuan apakah benar. Kami sudah merekomendasikan tanggal 8 April kepada KPU,” katanya.

Bagja memaparkan adanya kejanggalan pada proses penyimpanan surat suara di Malaysia. Menurutnya, tim Bawaslu sempat tidak diperbolehkan masuk oleh PPLN saat akan mengecek surat suara yang disimpan di sebuah gudang penyimpanan.

“Harus diungkapkan bahwa pengawas kami gak boleh masuk di Malaysia. Banyak ditempat lain PPLNnya inform, terbuka, ‘ayo masuk kita lihat’. Hanya kejadian di Malaysia di Kuala Lumpur,” katanya.

Baca juga: Bawaslu Sebut Investigasi Surat Suara Tercoblos Kelar 13 April

Kendati demikian, ia menyebutkan, masalah surat suara tercoblos di Malaysia tidak bisa dipukul rata dengan pemilu secara umum. Menurutnya, permasalahan di Malaysia tidak berdampak luas pada keberlangsungan Pemilu 2019.

"Tapi ingat jangan anggap ada masalah seluruh republik bermasalah. Jangan karena gara-gara satu masalah yang seluruh 98 persen bermasalah, itu kan repot,” ucap Bagja.






Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

11 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Adanya Peraturan Bawaslu memberikan semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif


KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

22 hari lalu

KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Hasyim Asy'ari mengatakan sedang mempelajari putusan Bawaslu tersebut untuk bagaimana nantinya KPU menerapkan putusan tersebut


KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

22 hari lalu

KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

Tim KPU sedang mempelajari putusan Bawaslu untuk melaksanakannya. Partai-partai itu tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual.


Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

28 hari lalu

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.


Bawaslu akan Bikin MoU dengan TikTok untuk Cegah Hoaks Pemilu 2024

49 hari lalu

Bawaslu akan Bikin MoU dengan TikTok untuk Cegah Hoaks Pemilu 2024

Bawaslu akan menjadi kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memperkuat keamanan digital.


Bawaslu Gelar Sidang Pleno Kelima Global Network on Electoral Justice di Bali

49 hari lalu

Bawaslu Gelar Sidang Pleno Kelima Global Network on Electoral Justice di Bali

Bagja mengatakan Bawaslu akan membagikan praktik pengawasan dan peradilan pemilu di Indonesia kepada seluruh anggota.


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

59 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

22 September 2022

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

17 September 2022

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

9 September 2022

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.