Soal Surat Suara Tercoblos, KPU Bakal Panggil KBRI Malaysia

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kiri) didampingi Komisioner KPU (dari kiri) Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan dan Evi Novida Ginting menunjukkan berkas berisi data calon legislatif (caleg) mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019. Terdapat 49 orang berstatus mantan terpidana korupsi. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid mengatakan KPU akan memanggil pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia untuk menyelidiki adanya temuan surat suara tercoblos di Selangor.

Baca juga: Surat Suara Tercoblos, KPU Lakukan Investigasi ke Malaysia

"Kami akan minta keterangan dari KBRI, lalu Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Panitia Pengawas Pemilu yang bertugas di sana," ucap Pramono di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Jumat, 12 April 2019.

Sebelumnya, di media sosial beredar video penggerebekan sebuah lokasi di Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia, yang menyimpan surat suara yang telah tercoblos. Dalam video berdurasi 5:04 menit itu tampak beberapa orang memegang kertas suara, juga menunjukkan itu benar kertas suara yang bergambar pasangan calon presiden-wakil presiden. Dalam video tersebut juga tampak surat suara untuk pemilihan legislatif 2019.

KPU pun langsung memberangkatkan dua komisionernya, Hasyim Asyari dan Ilham Saputra untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terkait dengan penemuan surat suara tercoblos di Malaysia.

Pramono menuturkan, ada beberapa hal yang akan ditelisik dalam proses investigasi di Malaysia. "Pertama soal surat suara itu, apakah statusnya surat suara yang dicetak KPU atau bukan," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Sebut Investigasi Surat Suara Tercoblos Kelar 13 April

Sebab, surat suara yang dicetak oleh KPU memiliki spesifikasi khusus seperti security printing. Kedua, KPU juga akan menelusuri lokasi kejadian ditemukannya surat suara tercoblos itu yakni sebuah ruko di Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia, serta pemilik ruko tersebut.

"Dan, yang mencoblosi itu bagian dari PPLN atau orang lain? Jadi masih banyak pertanyaan sebelum kami ambil kesimpulan," kata Pramono. Rencananya, KPU akan mengumumkan hasil investigasnya tersebut, pada Ahad, 14 April.






KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

8 hari lalu

KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Menurut KPU, tak ada partai yang menguasai suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

10 hari lalu

KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

13 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu


Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

18 hari lalu

Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

Selain Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan, petugas patroli juga disiapkan untuk mendukung tugas-tugas KPU Jaksel menjelang Pemilu 2024.


KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

21 hari lalu

KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

Perludem menilai perpanjangan masa jabatan KPUD sampai pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 justru akan membuat kinerja lebih efektif


KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

22 hari lalu

KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Hasyim Asy'ari mengatakan sedang mempelajari putusan Bawaslu tersebut untuk bagaimana nantinya KPU menerapkan putusan tersebut


KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

22 hari lalu

KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

Tim KPU sedang mempelajari putusan Bawaslu untuk melaksanakannya. Partai-partai itu tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual.


KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

22 hari lalu

KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

Hasyim Asy'ari mengatakan rapat pleno digelar pada 8 November untuk membuat simpulan dari hasil verifikasi faktual terhadap sembilan partai politik


KPU Badung Bali Terjun Langsung untuk Verifikasi Faktual Parpol Baru

23 hari lalu

KPU Badung Bali Terjun Langsung untuk Verifikasi Faktual Parpol Baru

KPU Badung, Bali, telah selesai melaksanakan kegiatan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024.


KPU Badung Temukan Kasus Catut KTP untuk Keanggotaan Parpol

23 hari lalu

KPU Badung Temukan Kasus Catut KTP untuk Keanggotaan Parpol

KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan pihaknya menemukan banyak kasus pencatutan NIK KTP warga untuk keanggotaan kader partai politik