KPU Gandeng KPK Perangi Politik Uang

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman, memasukan surat suara saat Simulasi pencoblosan Surat Suara Pemilu 2019 di halaman parkir kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. Dalam pelaksanaan simulasi ini KPU menyiapkan 5 jenis surat suara dan kotak suara, yaitu surat suara Calon DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Calon DPR RI dan Calon DPD serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman, memasukan surat suara saat Simulasi pencoblosan Surat Suara Pemilu 2019 di halaman parkir kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. Dalam pelaksanaan simulasi ini KPU menyiapkan 5 jenis surat suara dan kotak suara, yaitu surat suara Calon DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Calon DPR RI dan Calon DPD serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan bahwa politik uang dalam bentuk konvensional, pemberian pulsa, maupun E-Money merupakan perilaku anti demokrasi. “Praktik itu harus dilawan bersama-sama, dan ujung tombak secara kelembagaan adalah Bawaslu,” ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.

    Berita terkait: Dituduh Akali Server Menangkan Jokowi, KPU: Kami Lapor Polisi

    Untuk itu KPU akan bekerja sama dengan KPK melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka memerangi politik uang . KPU sepakat dengan KPK bahwa politik uang adalah cikal bakal Korupsi. "Kalau kita juga melakukan praktik politik uang sama artinya dengan menyemangati cikal bakal korupsi," kata Wahyu.

    Jargon KPU itu, yakni:  pemilih berdaulat negara kuat, menurut Wahyu, maknanya adalah pemilih punya kemerdekaan dalam hak politik. Dalam memilih itu mereka tidak seharusnya dipengaruhi oleh politik uang, tidak dipengaruhi oleh politisasi SARA,dan tidak dipengaruhi oleh hoax. "Itu esensi yang terus kita tumbuh kembangkan melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih.”

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menduga Serangan fajar, atau praktek bagi-bagi duit sebelum pemungutan suara, masih akan marak dilakukan menjelang Pemilu. Dia mengatakan praktek tersebut hanyalah fenomena gunung es.

    “Kalau saya melihat itu sebagai sinyal, jangan-jangan ini juga seperti gunung es, ternyata semua orang melakukan itu. Kebetulan (saat) ini hanya satu yang tertangkap," kata Agus di kantornya, Jakarta, Jumat, 29/3, lalu.

    Fenomena gunung es adalah istilah untuk menggambarkan banyaknya fakta yang tersembunyi dibandingkan yang diketahui. Agus mengatakan itu untuk menanggapi kasus dugaan suap Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

    IRSYAN HASYIM I  M ROSSENO AJI 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.