JK Ajak Umat Hindu Menyalurkan Hak Suaranya di Pemilu

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan debat Pilpres di rumahnya di Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Tempo/Vindry Florentin

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan debat Pilpres di rumahnya di Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Denpasar-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak umat Hindu agar menggunakan hak suaranya saat pemilu 17 April 2019. Ajakan JK agar umat Hindu tidak golput disampaikan saat acara Dharma Santi Nasional Nyepi di Art Center, Denpasar, Sabtu, 6 April 2019. "Dalam rangka pemilu kami harapkan partisipasinya," katanya.

    JK mengatakan Nyepi dan pemilu memiliki makna yang mirip, yakni evaluasi. Tema Dharma Santi Nasional Nyepi tahun ini adalah Catur Berata Penyepian Untuk Mensukseskan Pemilu 2019. "Pemilu adalah evaluasi pemerintah. Jika benar dilanjutkan, jika salah dievaluasi," ujarnya. 

    Baca: Mendagri Pimpin Pembacaan Ikrar ASN Sukseskan Pemilu 2019

    JK menuturkan proses pemilu tidak terlalu penting. Namun yang lebih penting adalah menentukan tujuan bangsa Indonesia dengan memilih pemimpin. "Sebagai bangsa, kita memiliki tujuan agar adil dan makmur," katanya. Kemakmuran, menurut dia, dapat diwujudkan salah satunya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. "Selain itu, juga persatuan rakyat."

    JK  juga mengungkapkan ketertarikannya pada Pulau Dewata dan menyebut tidak pernah bosan untuk berkunjung. "Hampir setiap bulan ke sini, ke Makasar bisa enam bulan sekali," kata Jusuf Kalla. 

    Simak: KPU Anggap Hoaks Server Berbahaya dan Dapat Berdampak Masif

    Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayor Jenderal (Purnawirawan) Wisnu Bawa Tenaya mengatakan agar umat Hindu ingat dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Pancasila intinya tidak ingin dijajah dan ditindas," ujarnya. 

    Wisnu mengajak Umat Hindu untuk memberikan hak suaranya pada  pemilu  17 April 2019 ke tempat pemungutan suara dengan riang gembira dan tidak menyebarkan hoaks di media sosial. 

    MADE ARGAWA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.