TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengatakan hoaks server KPU yang telah disetting merupakan kabar bohong bertema pemilu yang paling cepat penyebarannya.
Baca juga: Dituduh Akali Server Menangkan Jokowi, KPU: Kami Lapor Polisi
Menurut Ketua Presidium Mafindo Septiaji, hoaks tersebut merupakan kelanjutan dari hoaks-hoaks sebelumnya seperti tujuh kontainer surat suara tercoblos dan truk surat suara beraksara China.
"Namun hoaks yang menyebut Server KPU ada di Singapura, dan sudah disetting kemenangan 57 persen untuk salah satu kubu, penyebarannya paling masif dibanding hoaks-hoaks sebelumnya," kata Septiaji dalam siaran pers, Jumat, 5 April 2019.
Ia mengatakan hoaks server KPU ini mulai terdeteksi di media sosial sejak Rabu 3 April 2018 pukul 19.30 dan menyebar luas hingga menjangkau 974 ribu views hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara masyarakat yang terpapar hoaks tersebut di group Whatsapp bisa mencapai jutaan.
Mafindo menemukan penyebaran yang masif di media sosial sebanyak lebih dari 45 ribu shares dan 974 ribu views hanya dalam satu hari. Konten tersebut tersebar di semua platform populer seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Ini belum termasuk penyebaran di group Whatsapp yang diduga angkanya bisa jauh lebih besar.
Septiaji mengungkapkan ada 19 akun yang paling banyak menyebarkan hoaks server KPU ini, 14 di antaranya bukan akun asli alias akun abal-abal seperti Rahmi Zainudin Ilyas, Rara Putri Edelweis, Noor Inesya Zain, Alena Putri dan lain-lain.
Ia mengatakan, penyebaran hoaks ini berpotensi merusak legitimasi penyelenggaraan pemilu dan bisa berdampak fatal bagi masa depan demokrasi Indonesia. Langkah-langkah taktis dari pihak penyelenggara pemilu maupun penegak hukum sangat dibutuhkan untuk meredam dampak penyebaran hoaks ini.
Mafindo mendukung upaya KPU untuk membawa kasus hoaks server KPU ini ke Bareskrim, dan berharap Polri bisa segera menindaklanjuti perkara ini dengan baik dan transparan.
Baca juga: KPU akan Gelar Doa Bersama pada Debat Capres Kelima
"Siapapun pemenangnya kalau penyelenggara pemilu dirusak wibawanya, maka yang ada adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang terpilih. Untuk itu kami mendorong Polri untuk melakukan tindakan tegas kepada aktor intelektual dan penyebar utama hoaks ini," kata Septiaji.
Anita Wahid, Presidium Mafindo, menjelaskan meningkatnya suasana emosi publik beberapa hari menjelang Pemilu 2019 menyebabkan masyarakat mudah terseret dengan informasi politik yang sensasional.
Ia mengatakan, hal ini merupakan dampak nyata dari fenomena post-truth pada bangsa kita, dan inilah saat yang penting bagi setiap orang untuk benar-benar bisa melakukan pengendalian diri. "
"Ketika mendapatkan informasi yang too good to be true atau too bad to be true, masyarakat harus langsung awas, berhenti dan refleksi diri. Jangan-jangan ini hoaks," kata Anita.
