KPU Tetap Coret Oso, Istana: Kami Paham dan Hormati

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan penjelasan soal surat Kementerian Sekretariat Negara kepada Komisi Pemilihan Umum tentang perkara pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai calon anggota DPD RI, Jakarta,5 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan penjelasan soal surat Kementerian Sekretariat Negara kepada Komisi Pemilihan Umum tentang perkara pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai calon anggota DPD RI, Jakarta,5 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap mencoret nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau Oso, dari daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024. Menurut dia, keputusan tersebut adalah ranahnya penyelenggara pemilihan umum.

    Baca juga: Istana Surati KPU Minta Oso Masuk DPD, Komisoner: Kami Tak Bisa

    "Kami paham dan hormati KPU sebagai lembaga yang independen," kata Pratikno di ruang wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 5 April 2019.

    Sebelumnya, Pratikno mengirimkan surat kepada KPU atas arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam surat tersebut KPU diminta untuk mengikuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta agar memasukkan nama Oso dalam DCT anggota DPD.

    Putusan PTUN itulah yang membuat Oso mendesak KPU memasukkan kembali namanya sebagai calon senator. KPU sebelumnya mencoret nama Oso karena rangkap jabatan sebagai Ketua umum Hanura.

    Sementara itu, KPU berkukuh tidak memasukkan nama Oso dalam DCT lantaran mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan calon anggota DPD dilarang menjabat sebagai pengurus partai politik.

    Pratikno menjelaskan surat ke KPU tersebut adalah prosedur yang biasa. Menurut dia, pihaknya hanya meneruskan surat dari PTUN Jakarta. Ia menuturkan ketentuan ini merujuk pada Pasal 116 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang PTUN.

    "Jadi intinya setiap kali ada surat (dari) Ketua PTUN, Mensesneg atas nama Presiden itu mengirim surat kepada pihak yang diwajibkan oleh PTUN untuk menindaklanjuti. Itu selalu begitu," ucapnya.

    Baca juga: DKPP Periksa KPU Soal Dugaan Pelanggaran Etik Soal Oso Hari Ini

    Pasal 116 UU tersebut mengatur ketua pengadilan harus lapor kepada Presiden jika ada pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini bertujuan agar presiden bisa memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

    Ia membantah jika Presiden Jokowi berupaya mengintervensi KPU terkait polemik pencalonan Oso ini. "Enggak-enggak. Kami paham betul bahwa KPU lembaga independen," kata dia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.