Istana Surati KPU Minta Oso Masuk DPD, Komisoner: Kami Tak Bisa

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa kader Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta terlibat aksi saling dorong dengan pihak kepolisian saat berusaha menerobos pagar kantor KPU RI, Jakarta, Senin 21 Januari 2019. Aksi dilakukan untuk meminta KPU memasukan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019, tanpa harus mundur sebagai ketua umum. Surat pengunduran diri ini diperlukan untuk syarat pencalonan diri OSO sebagai anggota DPD Pemilu 2019. TEMPO/Subekti.

    Ratusan massa kader Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta terlibat aksi saling dorong dengan pihak kepolisian saat berusaha menerobos pagar kantor KPU RI, Jakarta, Senin 21 Januari 2019. Aksi dilakukan untuk meminta KPU memasukan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019, tanpa harus mundur sebagai ketua umum. Surat pengunduran diri ini diperlukan untuk syarat pencalonan diri OSO sebagai anggota DPD Pemilu 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan surat yang ia kirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait polemik pencalonan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau Oso, adalah prosedur yang biasa.

    Baca: Perludem Dukung KPU Laporkan Hoaks Server Menangkan Jokowi

    Menurut dia, Istana hanya meneruskan surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pratikno menjelaskan ketentuan ini merujuk pada Pasal 116 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang PTUN.

    "Jadi intinya setiap kali ada surat dari Ketua PTUN, Mensesneg atas nama Presiden itu mengirim surat kepada pihak yang diwajibkan oleh PTUN untuk menindaklanjuti. Itu selalu begitu," katanya saat ditemui Tempo usai salat Jumat di Masjid Baiturrohim, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat, 5 April 2019.

    Pasal 116 UU tersebut mengatur ketua pengadilan harus lapor kepada Presiden jika ada pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini bertujuan agar presiden bisa memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

    Simak: 4 Hoaks yang Serang KPU: Salah Satunya, Atur Kemenangan Jokowi

    Ia menjelaskan surat kepada KPU terkait putusan PTUN bukan lah yang pertama kali. Sebelumnya, kata dia, ada surat-surat lain dari Mensesneg kepada pihak manapun perihal putusan PTUN. "Itu sudah berkali-kali. Kepada siapa saja, kepada menteri, kepada KPU, dan seterusnya," kata dia. "Makanya di situ, kan, kalimatnya, kan, karena kami diminta oleh undang-undang untuk mengawal tindak lanjut. Makanya kami kirim suratnya itu."

    Simak kelanjutannya: Bagaimana isi surat Istana kepada KPU terkait Oso?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Yang Datang ke Istana, Ada Nadiem Makarim dan Tito Karnavian

    Seusai pelantikannya, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah nama ke Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2019. Salah satunya, Tito Karnavian.