BPN Prabowo Minta KPU Segera Perbaiki 17,5 Juta DPT Bermasalah

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fadli Zon. TEMPO/Nurdiansah

    Fadli Zon. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga bermasalah. BPN Prabowo meyakini ada sekitar 17,5 juta DPT yang diduga bermasalah.

    Baca: Kata KPU Soal Temuan 17,5 Juta DPT Bermasalah dari BPN Prabowo

    Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon, timnya menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam DPT. Ia meminta KPU untuk segera memperbaiki permasalahan tersebut.

    “Jangan sampai ada ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu, harus ada jawaban yang tegas, saya yakin ini bukan mencari siapa yang salah,“ ujar Fadli Zon selepas menghadiri Seminar bertajuk Menuju Pemilu Adil dan Berintegritas: Bongkar Carut Marut DPT, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

    Ia menuding permasalahan tersebut berakar dari ketidakberesan Kementerian Dalam Negeri dalam menyisir data penduduk. Kendati demikian, ia optimistis KPU bisa melakukan pembenahan dalam waktu dekat ini.

    “Karena yang salah sudah pasti itu dari data awal di Kemendagri, KPU justru harus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data itu,” ujarnya.

    Tim BPN Prabowo sebelumnya sudah melaporkan temuannya kepada KPU. Temuan mereka di antaranya adalah adanya jumlah pemilih tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember dalam jumlah yang sangat besar, masing-masing 2,3 juta, 9,8 juta dan 5,4 juta.

    Dari temuan itu, diduga banyak data yang tidak wajar. Data tersebut berasal dari data yang invalid, ganda, dan data yang tidak melalui proses coklit (pencocokan dan penelitian). Semisal, ditemukan di sebuah TPS adanya 228 orang yang Iahir pada tanggal yang sama pada ratusan TPS di daerah tertentu.

    BPN Prabowo juga menuding adanya dugaan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa.

    Selain itu, terdapat data KK yang diduga manipulatif, di mana satu KK ada yang berisi ratusan hingga ribuan orang di Banyuwangi, Magelang, dan kota lainnya.

    Temuan DPT invalid ini terjadi di beberapa wilayah dengan konsentrasi jumlah kasus terbesar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bila ditambah dengan beberapa wilayah lain, total akumulasi dugaan DPT tidak wajar meliputi sekitar 18 (delapan belas) juta kasus.

    Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan daftar pemilih tetap yang dianggap tidak valid oleh BPN itu tidak benar. Ia mengatakan sebagian besar dari laporan yang dilayangkan oleh BPN sudah diselesaikan.

    “DPT valid. Dari BPN 02 terakhir melakukan pengecekan langsung terhadap data kami potensi ganda tinggal 775 ribu,” katanya.

    Sementara itu, untuk temuan BPN yang menyebut terdapat jutaan DPT yang memiliki tanggal dan tahun kelahiran yang sama, Viryan mengatakan, itu disebabkan oleh adanya warga yang lupa akan tanggal dan tahun kelahirannya. Sehingga, bagi masyarakat yang lupa akan tanggal lahirnya, Dukcapil harus mencatat lalu dikelompokan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember.

    Baca:  Tim Prabowo Laporkan Potensi 1,6 Juta Data Ganda DPT ke KPU

    “Terkait dengan data yang tidak wajar, itu bukan data pada hari ini saja. Memang seperti itu. Contohnya, di Sulawesi Tenggara, ada kebiasaan masyarakat kalau lahir menulis di tiang rumahnya. Kemudian tiang rumahnya roboh,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.