Mahkamah Konstitusi Siap Tangani Sengketa Pemilu 2019

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengecek salah satu komputer saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Lokasi penanganan sengketa pilkada MK itu ada di aula lantai dasar gedung MK, yang selama penanganan sengketa pilkada digunakan sebagai ruangan panitera dan panitera pengganti. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan bahwa lembaganya siap menangani perselisihan hasil Pemilu 2019. "Saya ingin menegaskan bahwa kami hakim Konstitusi bersembilan dan seluruh aparatur pendukung Mahkamah Konstitusi menyatakan siap 100 persen untuk menghadapi dan menangani perselisihan hasil pemilu, sekiranya nanti memang ada yang mengajukan permohonan," kata Anwar dalam sidang pleno khusus pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua MK di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

Baca juga: TNI - Polri Diminta Antisipasi Jika Hasil Pilpres 2019 Beda Tipis

Anwar mengatakan keyakinan para hakim mampu menangani sengketa hasil pemilu didasarkan sejumlah hal. Ia menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan melaksanakan pemilu secara serentak, yaitu pemilihan legislatif dan presiden-wakil presiden. Anwar meyakini, meskipun pemilu serentak tahun ini merupakan yang pertama, semua orang memiliki harapan yang sama, yaitu pemilu dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, lancar, damai, adil, dan bermartabat.

Menurut Anwar, pemilu yang sukses dalam semua tahapan, bukan hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan sejalan nilai-nilai demokrasi yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang terpenting, kata dia, pemilu serentak
2019 betul-betul melahirkan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh bangsa, dan menjadikan bangsa menjadi lebih baik dalam segala hal.

Selain itu, kesuksesan pemilu juga bukan hanya tercermin dari kelancaran rangkaian proses pemilu sejak tahapan persiapan, kampanye, sampai dengan pemungutan suara, tetapi ditentukan juga bagaimana sengketa hasil pemilu yang muncul dapat diselesaikan. "Lagi-lagi dengan mekanisme yang transparan, akuntabel, adil, damai, dan bermartabat," ujarnya.

Baca juga: Kampanye Terbuka Dinilai Tak Menambah Elektabilitas Capres

Anwar menuturkan bahwa pengaturan mengenai tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilu 2019 dipisahkan ke dalam tiga aturan, yakni untuk PHPU Anggota DPR, untuk PHPU anggota DPD, dan untuk PHPU Presiden/Wakil Presiden. Seluruh Peraturan tersebut sudah dapat diakses secara terbuka, baik melalui laman Mahkamah,  www.mkri.id, maupun diterbitkan ke dalam buku Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi.






Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

4 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

4 hari lalu

Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah diketahui sempat menjadi Sekretaris Jenderal MK dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

5 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

5 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

5 hari lalu

Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

Koalisi masyarakat sipil mengkritik pelantikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto


Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

5 hari lalu

Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah yang dilantik menggantikan Aswanto, memiliki total harta kekayaan senilai Rp 8,6 miliar.


Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja

5 hari lalu

Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja

Guntur Hamzah mengatakan dirinya langsung diminta mengikuti persidangan di MK usai dilantik Jokowi menjadi hakim konstitusi


Guntur Hamzah Tetap Dilantik Walau Dikritik, Mensesneg: Jokowi Tak Bisa Ubah Keputusan DPR

5 hari lalu

Guntur Hamzah Tetap Dilantik Walau Dikritik, Mensesneg: Jokowi Tak Bisa Ubah Keputusan DPR

Dalam pembacaan Keppres pengangkatan Guntur Hamzah pagi tadi, disebutkan Keppres tersebut sudah dibuat Jokowi sejak 3 November 2022


Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto

5 hari lalu

Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto

Guntur Hamzah resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi setelah dilantik oleh Presiden Jokowi.


Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

5 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

Presiden Jokowi akan melantik Guntur Hamzah untuk menggantikan Aswanto sebagai Hakim MK pagi ini.