Kapal Batal Berlayar, KPU Babel Khawatir Surat Suara Telat Tiba

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman saat menggelar Simulasi pencoblosan Surat Suara Pemilu 2019 di halaman parkir kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. Dalam pelaksanaan simulasi ini KPU menyiapkan 5 jenis surat suara dan kotak suara, yaitu surat suara Calon DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Calon DPR RI dan Calon DPD serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman saat menggelar Simulasi pencoblosan Surat Suara Pemilu 2019 di halaman parkir kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. Dalam pelaksanaan simulasi ini KPU menyiapkan 5 jenis surat suara dan kotak suara, yaitu surat suara Calon DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Calon DPR RI dan Calon DPD serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Pangkalpinang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merasa khawatir terhadap tertundanya keberangkatan KM Santika Persada yang membawa logistik surat suara ke Bangka Belitung. KM Santika Persada seharusnya berangkat Kamis kemarin dari Pelabuhan Tanjung Priok, namun ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

    Baca: Dua Kabupaten di Bangka Belitung Belum Terima Surat Suara

    "Malam tadi kami menerima surat dari perusahaan ekspedisi PT Belitung Jaya Line (BJL) yang diteruskan oleh PT Meta Trans Perkasa dimana menyampaikan muatan barang KPU sebanyak dua kontainer ditunda keberangkatannya sampai waktu yang belum ditentukan. Ini sedikit membuat kami resah," ujar Ketua KPU Bangka Belitung Davitri kepada wartawan, Jumat, 22 Maret 2019.

    Davitri mengatakan penundaan tersebut dikarenakan pihak ekspedisi akan mengurus sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran Bahan Bakar Minyak (BBM). Setelah menerima informasi tersebut, pihaknya langsung melaporkan ke KPU pusat yang selanjutnya KPU pusat berkoordinasi dengan otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa.

    Menurut Davitri, pihaknya mengharapkan percepatan pengiriman karena mengejar waktu untuk pelipatan dan pensortiran surat suara di KPU kabupaten/kota sebelum didistribusikan ke TPS. "Kami akan maksimalkan waktu menyelesaikan ini agar seluruh logistik paling lambat H-1 sudah diterima penyelenggara di TPS," ujar Davitri.

    Kewajiban tersebut, kata dia, tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa logistik harus sampai H-1. "Kalau H-1 belum sampai maka tidak akan dilakukan pencoblosan," ujar dia.

    Baca: 68 Ribu Surat Suara di Indragiri Hulu Tidak Bisa Digunakan

    Davitri menambahkan hingga H-27 Pemilu 2019, baru lima kabupaten dan kota di Bangka Belitung yang sudah menerima sebagian logistik surat suara. Itu pun baru surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI dan DPRD kabupaten/kota. "Jenis surat suara untuk pemilihan presiden dan DPD RI belum ada. Kabupaten Belitung dan Belitung Timur belum ada sama sekali. Tapi untuk wilayah Belitung, kapalnya sudah berlayar hari ini," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.