TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan 593.812 personel gabungan TNI - Polri akan menjaga keamanan Pemilihan Umum 2019. "Besar sekali," kata Wiranto seusai rapat koordinasi pengamanan pemilu 2019 di kantornya, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2019.
Menurut Wiranto, hasil evaluasi dan survei menunjukan sejumlah daerah masih memiliki potensi gangguan dan hambatan penyelenggaraan pemilu. Hasil evaluasi dan survei itu ditabulasi menjadi indeks kerawanan pemilu.
Baca: Kemendagri Larang ASN ke Luar Negeri 7 Hari Selama Masa Pemilu
Rapat koordinasi pengamanan Pemilihan Umum 2019 dilakukan bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Rapat di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, itu juga dihadiri Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal Purnawirawan Teddy Lhaksmana, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman dan Badan Pengawas Pemilu. Rapat juga digelar melalui konferensi video dengan unsur kepolisian, TNI, KPU dan Bawaslu di tiap-tiap provinsi.
Wiranto mengatakan rapat ini merupakan persiapan pengamanan untuk menghadapi kampanye terbuka pada 24 Maret sampai 13 April 2019 untuk membangun sinergi antara aparat keamanan dan KPU serta Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. "Pemerintah sebagai fasilitator pertemuan ini," kata Wiranto.
Sejauh ini, kata Menteri, kondisi keamanan nasional saat ini sebenarnya relatif aman. Namun, upaya untuk menjaga meningkatkan kondisi itu penting guna menghadapi Pemilu 2019.
Baca: Di 5 Titik Ini Terdapat Potensi Masalah ...
Kendati demikian, Wiranto mengakui masih ada sejumlah ancaman yang menggangu pemilu. Ancaman itu tercermin dari indeks kerawanan pemilu di daerah yang dilakukan Polri, KPU dan Bawaslu. Wiranto mengatakan telah meminta agar aparat dapat mengidentifikasi dan menetralisir ancaman itu.
"Setelah kami mengetahui dan mengenali, kami tindak tegas siapapun yang mengganggu." Meski jumlah personel yang ditugasi amat besar, Wiranto meminta masyarakat ikut ambil bagian menjaga keamanan pemilu.
