Empat Lembaga Deklarasi Pemilu Ramah Anak

image-gnews
Seorang anak mengikatkan bendera partai di bahunya saat berlangsung kampanye Partai Golkar di Lapangan Kedungkandang, Kabupaten Malang, Jawa Timur (18/3). Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturan Nomor 15 tahun 2013 telah melarang partai politik peserta pemilu menyertakan anak di bawah usia 17 tahun saat kampanye .TEMPO/Aris Novia Hidayat
Seorang anak mengikatkan bendera partai di bahunya saat berlangsung kampanye Partai Golkar di Lapangan Kedungkandang, Kabupaten Malang, Jawa Timur (18/3). Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturan Nomor 15 tahun 2013 telah melarang partai politik peserta pemilu menyertakan anak di bawah usia 17 tahun saat kampanye .TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan anak mendeklarasikan Kampanye Ramah Untuk Anak. Penandatanganan deklarasi dilakukan di Kantor Bawaslu, Ahad, 17 Maret 2019.

"Pada hari ini kami membangun suatu komitmen kampanye untuk perlindungan anak, terutama di masa kampanye politik seperti sekarang ini," ujar Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu seusai penandatangan deklarasi.

Menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah diatur bahwa anak yang berusia  di bawah 17 tahun dia harus  mendapatkan hak untuk perlindungan.Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto mencium seorang bocah saat melakukan kampanye di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu, 13 Februari 2019. Dok: Istimewa

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan semangat dari deklarasi kampanye ramah anak ini untuk membuat Pemilu 2019 lebih baik. Dulu di Pemilu 2014,  KPAI mendapatkan banyak laporan  mengenai penyalahgunaan anak kegiatan politik. Itu dilakukan oleh berbagai elemen. "Apakah itu caleg, calon di pilkada, maupun tim sukses yang lain," ujar Susanto.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Secara prinsip dan fundamental, kata Susanto deklarasi kampanye aman untuk anak tidak hanya dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Tetapi, tujuan utamanya adalah mewujudkan Indonesia yang ramah anak dalam sistem perpolitikan. 

Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin menambahkan deklerasi ini ingin mengimbau bahwa kampanye tidak boleh mengkapitalisasi anak. "Semua pihak harus berkomitmen memberikan kampanye sehat ke masayarakat," ujar dia. "Harapannya, peserta pemilu dan tim kampanye tidak mengajak anak dalam kampanye."

Ketua KPU, Arif Budiman mengatakan pesan yang disampaikan dalam deklarasi ini ditujukan ke seluruh peserta pemilu. “Kementerian PPA yang akan meneruskan pesan deklarasi ini.” 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

11 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

2 hari lalu

Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kremlin via RUETERS
24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

24 tahun, Vladimir Putin berhasil mempertahankan tahta politiknya. Bagaimana rekam jejaknya berkuasa sebagai Presiden Rusia terlama?


Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

2 hari lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih beraktivitas seperti biasa di kantornya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

Gibran mempersilakan bagi yang ingin memproses masalah Pemilu sesuai jalurnya.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

6 hari lalu

Logo PPP
Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

Suara tertinggi PPP terjadi pada Pemilu 2004, yakni yakni sebesar 10,55 persen.


Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

6 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

PPP dan Perindo menyatakan akan mengajukan gugatan ke MK atas hasil Pemilu 2024.


Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

7 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

Pengamat Politik menyebut gagalnya PPP lolos ke Senayan antara lain adanya konflik internal.


Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

7 hari lalu

Pendukung partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), berkumpul selama protes menuntut hasil pemilu yang bebas dan adil, di luar kantor komisi pemilihan provinsi di Karachi, Pakistan, 11 Februari 2024. REUTERS/  Akhtar Soomro
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

Pejabat di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mendesak Pakistan menyelidiki laporan kejanggalan dalam pemilu negara tersebut.