TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan sebanyak 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang bertanggal lahir sama didapat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. DPT tersebut dilaporkan kubu Prabowo karena dianggap bermasalah.
Baca: Dipimpin Hashim, Kubu Prabowo Adukan 17,5 Juta DPT Ganda ke KPU
Kesamaan tanggal lahir itu, kata Viryan, bukanlah data invalid atau DPT ganda melainkan fenomena pencatatan kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) dari pencatatan di lapangan. Kata dia, banyak warga yang mengaku lupa tanggal dan bulan lahirnya saat pendataan oleh Dukcapil, sehingga data-data itu disamakan. "Dengan demikian ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administasi kependudukan demikian adanya," kata Viryan di kantor KPU, Jakarta, Senin, 12 Maret 2019.
DPT dengan tanggal lahir sama itu terkonsentrasi kepada tiga kelompok. Tanggal satu bulan tujuh, tanggal tiga satu bulan dua belas, yang ketiga tanggal satu bulan satu. Viryan mengatakan data itu didapat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dia berujar, data semacam itu juga sudah ada sejak Pemilihan Umum 2014.
BPN Prabowo-Sandiaga sebelumnya melaporkan 17,5 juta DPT yang dianggap mencurigakan di Pemilu 2019. Mereka mengklaim data itu didapat setelah menyisir DPT hasil perbaikan kedua pada 15 Desember lalu, berdasarkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuka tanda bintangnya hingga digit terakhir.
Juru debat BPN Ahmad Riza Patria mengatakan timnya menemukan 17.553.708 data pemilih mencurigakan. Dia merinci, data itu mencakup 9.817.003 pemilih yang lahir pada 1 Juli, 5.377.401 pemilih lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 pemilih lahir pada 1 Januari. Padahal, kata dia, kesamaan tanggal lahir paling banyak terjadi sebanyak 400-500 ribu.
Baca: KPU Sukabumi Temukan 2.111 Lembar Surat Suara Pemilu Rusak
Selain itu, BPN mengklaim menemukan ada 304.782 pemilih yang berusia di atas 90 tahun, 20.475 pemilih di bawah 17 tahun, dan dugaan data invalid di sejumlah provinsi.
"Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," ujar Riza di kantor KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.
