Dipimpin Hashim, Kubu Prabowo Adukan 17,5 Juta DPT Ganda ke KPU

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo (tengah berbaju putih) memimpin rombongan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengadukan temuan 17,5 juta DPT ganda ke kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo (tengah berbaju putih) memimpin rombongan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengadukan temuan 17,5 juta DPT ganda ke kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum pada Senin, 11 Maret 2019. Dipimpin adik Prabowo yang juga merupakan Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo, mereka mengadukan temuan masalah terkait daftar pemilih tetap ganda atau DPT ganda.

    Baca juga: Tim Prabowo Laporkan Potensi 1,6 Juta Data Ganda DPT ke KPU

    "Kami sampaikan keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT," kata Hashim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 11 Maret 2019.

    Hashim mengatakan, tim IT (tekonologi informasi) BPN menemukan setidaknya 17,5 juta DPT bermasalah. Dia menyebut masalah itu di antaranya data ganda dan invalid. Hashim mengklaim temuan itu sudah disampaikan secara lisan sejak 15 Desember lalu, kemudian diikuti dengan laporan tertulis kepada KPU.

    Kata dia, BPN dan lembaga penyelenggara pemilu ini sudah bertemu setidaknya empat kali untuk menindaklanjuti masalah itu. Hashim menilai KPU pun merespons dengan baik dan akan mengajak kubunya melakukan pengecekan langsung di lapangan.

    Ketua DPP Partai Gerindra yang juga anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Riza Patria membeberkan sejumlah temuan timnya yang dinilai tak wajar. Menurut dia, BPN menemukan ada 9,8 juta pemilih yang lahir di tanggal 1 bulan Juli.

    Baca juga: KPU akan Tindaklanjuti Temuan Potensi DPT Ganda dari Tim Prabowo

    Berikutnya, tim menemukan ada lebih dari 3 juta orang yang lahir di tanggal 31 Desember, serta ada sekitar 2,3 juta orang yang lahir pada 1 Januari. Menurut Riza, berdasarkan informasi yang mereka peroleh kesamaan tanggal lahir paling banyak terjadi sebanyak 400-500 ribu.

    Berikutnya, lanjut Riza, tim BPN menemukan ada lebih dari 300 ribu orang yang berusia 90 tahun ke atas, 20 ribuan pemilih berumur di bawah 17 tahun, dan keluarga yang beranggotakan 400 hingga 1.800 nama dalam satu Kartu Keluarga (KK). Riza berujar masalah ini ditemukan di Banyuwangi, Jawa Timur.

    Menurut Riza, KPU menyatakan data-data itu diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kata dia, BPN juga akan menemui Dukcapil Kemendagri untuk meminta klarifikasi.

    "Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," ujar Riza.

    Sebelumnya, kubu Prabowo sudah beberapa kali menyambangi KPU untuk membahas persoalan DPT. Pada 15 Desember lalu, KPU akhirnya memutuskan untuk membuka tiga digit terakhir Nomor Induk Kependudukan pemilih. Tim pemenangan kedua calon presiden-wakil presiden diberi akses untuk melihat data tersebut dari kantor KPU.

    Baca juga: Koalisi Prabowo - Sandiaga Lakukan Revalidasi Data Pemilih Ganda

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan yang ikut dalam rombongan BPN mengklaim, data 17,5 juta DPT ganda itu didapat dari data pemilih yang sudah dibuka tiga digit terakhirnya. Selain Hashim, Riza, dan Hinca, turut hadir dalam rombongan itu anggota Dewan Penasihat BPN Yunus Yosfiah, anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Habiburokhman, dan Direktur Eksekutif BPN Musa Bangun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.