Survei SMRC: 13 Persen Responden Percaya KPU Tak Netral

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga binaan penderita sakit jiwa mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPUD DKI Jakarta di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 di Jakarta, Senin 18 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

    Warga binaan penderita sakit jiwa mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPUD DKI Jakarta di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 di Jakarta, Senin 18 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Saiful Mujani Research Center (SMRC) menggelar sigi terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 termasuk kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam sigi itu, lembaga ini menemukan bahwa mayoritas respondennya tak percaya dengan isu 7 kontainer surat suara tercoblos yang muncul ke ruang publik awal tahun lalu.

    Baca: SMRC: Pemilih Yang Ragu Kemampuan KPU Mayoritas Pendukung Prabowo

    Dalam survei itu, 61 persen responden tak percaya dengan isu tersebut, 35 persen tidak tahu atau tidak jawab, dan hanya 4 persen yang percaya dengan kebenaran isu 7 kontainer surat suara tercoblos.

    "Isu 7 kontainer surat suara tercoblos disikapi negatif oleh hampir semua pemilih, pada umumnya pemilih tak percaya terhadap isu tersebut," kata Deni Irvani, Direktur SMRC di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 10 Maret 2019.

    Untuk isu yang mengatakan KPU tidak netral, hasil sigi SMRC menunjukkan 56 persen responden percaya bahwa lembaga penyelenggara pemilu ini profesional. Sebanyak 32 persen respondennya tidak tahu atau tidak jawab dan 13 persen respondennya yakin bahwa KPU tak netral dalam pemilu 2019.

    "Secara khusus, yang menilai KPU tidak netral sebanyak 13 persen. 13 persen dari total pemilih 190 jutaan sekitar 25 juta. Jumlah ini sangat besar untuk mempersulit KPU dan Bawaslu bila dimobilisasi," ujar Deni.

    Untuk isu soal kotak suara kardus, SMRC menemukan sebanyak 34 persen respondennya percaya bahwa kotak suara kardus mempermudah kecurangan dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Sebanyak 36 persen tak percaya dan 30 persen lainnya tidak tahu atau tidak jawab.

    "Yang riskan adalah kotak suara dari kardus. Pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara itu bisa menjadi sumber kecurangan," kata Deni.

    Survei ini digelar pada 24 hingga 31 Januari 2019. Populasi survei ini adalah seluruh WNI yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2019. Dari populasi itu, dipilih secara acak sebanyak 1620 responden. Responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1426 atau 88 persen.

    Simak juga: Survei SMRC: Mayoritas Publik Percaya Kinerja KPU dan Bawaslu

    Margin of error survei ini berkisar kurang lebih di angka 2,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.