KODE Inisiatif: Pendidikan Politik Tekan Pelanggaran Kampanye

Reporter

image-gnews
Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi saat berdiskusi dengan wartawan 24 juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami
Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi saat berdiskusi dengan wartawan 24 juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua KODE Inisiatif Veri Junaidi menilai pendidikan politik sangat penting untuk diberikan kepada masyakat, khususnya di masa-masa kampanye Pemilu 2019. Sebab, menurutnya, dengan pendidikan politik pelanggaran politik bisa diminimalisir.

"Pada prinsipnya pelaksanaan kampanye harus berjalan dengan prinsip pendidikan politik. Sehingga rapat umum tidak hanya diisi dengan narasi orasi saja, tapi juga ada narasi edukatif yang kemudian di situ ada isi tentang pendidikan politik," ucap Veri di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Maret 2019.

Baca: Hari Ini, Jokowi dan Sandiaga Kampanye di Bandung

Jika pendidikan politik minim, katanya, potensi pelanggaran politik sangat besar. Veri melihat pelanggaran politik yang mungkin terjadi saat kampanye ialah politik uang, pengerahan relawan, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) hingga pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh relawan.

Pengerahan relawan, dia menuturkan, tak bisa dihindarkan karena setiap peserta pemilu membutuhkan orang lebih banyak. "Bagaimana pengerahan terhadap pendukung untuk bisa hadir kan selalu menjadi isu. Apakah mereka hadir betul-betul keinginan sendiri atau dimobilisasi," ujar Veri.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Bila dimobilisasi, ucap dia, biasanya berkaitan erat dengan politik uang. Sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatur batasan pemberian bahan kampanye seperti kaos. Namun, kata Veri, untuk pemberian uang makan dan transportasi belum diatur jelas. Ia memandang hal itu bisa menjadi modus baru.

Simak: Menjelang Pemilu, WhatsApp Luncurkan Kampanye Cegah Hoaks

Sedangkan poin pelanggaran kampanye yang dilakukan relawan, menurut Veri, terkadang sulit membedakan apakah kegiatan yang dibuat suatu kelompok merupakan bentuk kampanye terbuka atau tidak. Apalagi, relawan cenderung bebas membuat acara di mana saja. "Relawan bikin acara lalu capres datang. Apakah ini bentuk kampanye? Seharusnya iya, tetapi posisi hari ini agak kabur terkait kampanye itu," kata Veri.

Karena itu Veri mengimbau KPU untuk mengatur pelaksanaan kampanye rapat umum agar tidak terjadi menimbulkan gesekan. "Bawaslu juga harus ikut mengawasi secara menyeluruh sampai pada pelaksanaan rapat umum selesai, yakni masa tenang," kata Veri.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Donald Trump Sebut Tak Akan Ada Pemilu Lagi Jika Ia Kalah

12 hari lalu

Presiden AS Donald Trump meniup lilin ulang tahunnya saat makan siang bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Singapura, Senin, 11 Juni 2018. Kejutan kue ulang tahun tersebut diberikan oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Ministry of Communications and Information Singapore via AP
Donald Trump Sebut Tak Akan Ada Pemilu Lagi Jika Ia Kalah

Donald Trump memprediksi akhir dari pemilu di AS jika ia kalah dari Joe Biden pada November mendatang.


Terbaru Sindir Speaker Masjid, Ini Deretan Kontroversi Gus Miftah

16 hari lalu

Momen Gus Miftah membagikan uang. Foto: Istimewa
Terbaru Sindir Speaker Masjid, Ini Deretan Kontroversi Gus Miftah

Gus Miftah mengkritisi larangan pemerintah terkait penggunaan speaker masjid di bulan Ramadan.


Bawaslu Temukan Pembagian Bahan Kampanye saat Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

16 hari lalu

Sejumlah WNI mengantre untuk verifikasi data pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di World Trad Center, Kuala Lumpur, Minggu, 10 Maret 2024. KPU menetapkan 62.217 orang dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk PSU Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Bawaslu Temukan Pembagian Bahan Kampanye saat Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Bawaslu menemukan adanya kegiatan kampanye di TPS saat PSU di Kuala Lumpur.


Anggota Bawaslu RI Beberkan Sejumlah Kejanggalan PSU di Kuala Lumpur

16 hari lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Anggota Bawaslu RI Beberkan Sejumlah Kejanggalan PSU di Kuala Lumpur

Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur, Malaysia, menorehkan sejumlah catatan dari Bawaslu RI. Anggota Bawaslu ini membeberkannya.


Sederet Kontroversi Ratna Sarumpaet, Terbaru Keluar Pakai Mobil saat Perayaan Nyepi di Bali

17 hari lalu

Ratna Sarumpaet saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Jalan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019. Ia divonis dua tahun penjara yang diterimanya untuk dakwaan menyebarkan berita bohong alias hoax.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sederet Kontroversi Ratna Sarumpaet, Terbaru Keluar Pakai Mobil saat Perayaan Nyepi di Bali

Ratna Sarumpaet kembali menjadi perbincangan publik lantaran aksinya keluar rumah dengan mobil saat perayaan Nyepi di Bali.


Heboh Dikira Mau Nikah Lagi, Marshanda Ternyata Kampanye Ini

23 hari lalu

Ilustrasi Marshanda kerja sama dengan brand kecantikan Cleora Beauty/Cleora Beauty
Heboh Dikira Mau Nikah Lagi, Marshanda Ternyata Kampanye Ini

Aktris Marshanda membagikan unggahan ia mengenakan gaun biru, lengkap dengan buket cantik. Apa ia sedang menyebarkan undangan pernikahan?


Mendag dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Terbukti Langgar Administrasi Pemilu 2024, Ini Kronologi dan Sanksi Bawaslu

27 hari lalu

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Rakyat Bunta di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Selasa (13 Feb).
Mendag dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Terbukti Langgar Administrasi Pemilu 2024, Ini Kronologi dan Sanksi Bawaslu

Mendag dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terbukti melanggar administrasi pemilu terkait cuti kampanye. Lantas, bagaimana kronologi dan sanksi Bawaslu?


Zulhas Langgar Administrasi Pemilu, Salah Gunakan Cuti Kampanye untuk Keperluan Pribadi

28 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Zulhas Langgar Administrasi Pemilu, Salah Gunakan Cuti Kampanye untuk Keperluan Pribadi

Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas, terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu perihal cuti kampanye.


Uji Materi UU Pemilu, Ahli Hukum UI Sebut Presiden Nepotisme jika Kampanyekan Keluarga

35 hari lalu

Ahli dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo, dalam sidang lanjutan uji materiil UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 22 Februari 2024. Foto: Humas MK/Bayu
Uji Materi UU Pemilu, Ahli Hukum UI Sebut Presiden Nepotisme jika Kampanyekan Keluarga

Ahli dari Fakultas Hukum UI, Heru Susetyo, menilai presiden melakukan nepotisme jika mengkampanyekan keluarganya saat Pemilu


Diduga Kampanye Prabowo-Gibran, Kades di Sidoarjo Jalani Sidang Perdana

39 hari lalu

Diduga Kampanye Prabowo-Gibran, Kades di Sidoarjo Jalani Sidang Perdana

Mereka juga mengacungkan dua jari, merupakan tanda dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor 02, Prabowo-Gibran.