TEMPO.CO, Jakarta-Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai penangkapan politikus Partai Demokrat dalam kasus narkoba, Andi Arief, berpengaruh pada citra partai tersebut.
Menurutnya, kasus Andi Arief cukup merusak Demokrat yang sedang mencitrakan diri berpolitik dengan santun, bersih, dan berkeadaban. "Bagaikan kiamat di siang hari. Ini pukulan telak di tengah upaya Demokrat yang berupaya menjadi partai tiga besar," ujar Adi saat dihubungi Tempo, Selasa, 5 Maret 2019.
Baca: Andi Arief Ditangkap, Budiman Sudjamtiko: Apa Enaknya Narkoba Ndi
Sebelumnya, Kepolisian RI menangkap Andi Arief di sebuah kamar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat pada Ahad kemarin, 3 Maret 2019. Polisi menduga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengonsumsi sabu di kamar hotel tersebut.
Menurut Adi kasus Andi Arief juga berpengaruh bagi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY ini menjelang pemilu. Sebab, kata dia, Demokrat akan cukup sulit mengembalikan citranya karena pemilu semakin dekat. "Agak susah memang pemulihan citra partainya. Yang paling mungkin dilakukan Demokrat adalah dengan segera mengamputasi dampak desktruktif ini," katanya.
Adi menilai Demokrat seharusnya dapat mengambil langkah tegas ke Andi Arief usai kasus yang ramai dibicarakan publik ini. Salah satunya, kata dia, Andi dapat diberhentikan atau dinonaktifkan dari keanggotaan partai. "Kalau Andi Arief masih melekat sebagai partai demokrat ya agak susah. Seakan-akan Demokrat membiarkan kadernya yang bermasalah untuk tetap eksis bahkan dilindungi," ucapnya.
Simak: Fakta-fakta Seputar Penangkapan Andi Arief
Meski demikian, ucap Adi, Demokrat dapat memilih cara yang paling moderat yakni menonaktifkan Andi Arief dari anggota dan pengurus partai. Sebab, kata dia, bagaimanapun Demokrat sulit memecat Andi karena mantan aktivis ini dikenal paling lantang dalam membela partai.
"Andi Arief ini die hard dan influencer-nya Demokrat. Berani bertarung dengan berbagai kalangan, membela partai, dan mengkritik pemerintah," tuturnya.
