Pakar Pidana: Kasus Ibu-ibu Kampanye Hitam Bukan Ranah Polisi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Jokowi-Kalla Paling Banyak Diserang Kampanye Hitam
Jokowi-Kalla Paling Banyak Diserang Kampanye Hitam
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, kasus tiga emak-emak yang menjadi tersangka dugaan kampanye hitam di Karawang, seharusnya bukan menjadi ranah kepolisian. Apapun aktivitas yang berkaitan dengan politik pemilihan termasuk kampanye hitam, ujar dia, sepatutnya menjadi yurisdiksi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Musababnya, ujar dia, objek kasus ini adalah pelanggaran pemilu.

Baca juga: 3 Ibu yang Kampanye Hitam ke Jokowi Masih Diperiksa Polisi

“Kepolisian sebagai lembaga negara, meskipun Kapolri-nya diangkat oleh calon presiden petahana, ia tetap harus bertindak objektif menyerahkan permasalahannya kepada Bawaslu,” ujar Fickar saat dihubungi Tempo pada Selasa, 26 Februari 2019.

Jika memang ditemukan unsur pidana dalam kasus ini, ujar Fickar, biarlah Gakkumdu menanganinya dan meneruskannya ke ranah hukum sesuai dengan UU pemilu. “Ketidakhati-hatian kepolisian yang langsung menangani kasus ini, akan melahirkan praduga bahwa kepolisian menjadi alat kekuasaan,” ujar dia.

Hari ini, Polda Jawa Barat mengumumkan bahwa sejak 25 Februari 2019 kemarin, telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Polisi menjerat ketiganya dengan Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dua pasal ini merupakan ketentuan yang digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA.

Ketiga tersangka ditangkap dua hari lalu, sekitar pukul 23.00 WIB di wilayah Karawang. Penangkapan itu terkait dengan beredarnya video dugaan kampanye hitam yang dilakukan ketiganya. Video tersebut beredar di media sosial. Video diunggah oleh akun @citrawida5 di twitter. Dalam video itu terlihat perempuan berbicara dalam bahasa Sunda saat kampanye dari pintu ke pintu. Mereka meyakinkan warga bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Fickar menilai, sangkaan ujaran kebencian yang digunakan dalam kasus ini tidak tepat, bahkan berlebihan. “Ujaran kebencian itu pasal karet dan justru penafsiran golongan dalam pasal ini menimbulkan bias. Tafsir ini jelas keliru dan inkonsisten karena tafsir dua penggolongan ini selain bersifat sementara, juga akan memicu ketidakadilan karena perlakuan yang tidak sama,” ujar dia.

Baca juga: BPN Prabowo Bela 3 Ibu yang Diduga Lakukan Kampanye Hitam ...

Menurut Fickar, kasus ini merupakan preseden buruk seperti halnya kasus yang terjadi pada musisi Ahmad Dani. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, kasus ini sejatinya harus terlebih dahulu ditangani oleh Bawaslu. Dari Bawaslu kemudian diserahkan ke Gakkumdu untuk ditetapkan jenis pelanggarannya apakah administratif atau pidana. ]

“Jika gakkumdu menetapkan bahwa 3 ibu-ibu tersebut diduga melakukan kampanye hitam, barulah kasusnya diserahkan kepada kepolisian. Oleh karena itu, kasus ini sejatinya berada di ruang pelanggaran pemilu, bukan pidana umum,” ujar Rangkuti saat dihubungi terpisah.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

1 hari lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan menunda rencana reformasi pemilu di wilayah luar negerinya di Kaledonia Baru.


Wali Kota Anne Hidalgo Komplain karena Pemilu Menjelang Olimpiade Paris

2 hari lalu

Olimpiade 2024 Paris. REUTERS
Wali Kota Anne Hidalgo Komplain karena Pemilu Menjelang Olimpiade Paris

Keputusan mempercepat pemilu parlemen diumumkan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Minggu malam, 9 Juni 2024, yang membuat kaget Wali Kota Paris.


Perdana Menteri Belgia Mundur, Dikenal sebagai Pendukung Palestina di Eropa

3 hari lalu

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo. REUTERS
Perdana Menteri Belgia Mundur, Dikenal sebagai Pendukung Palestina di Eropa

PM Belgia Alexander De Croo adalah salah satu pemimpin Eropa yang paling bersuara menentang serangan brutal Israel terhadap warga Palestina di Gaza


25 Tahun Silam, 7 Juni 1999 Kali Pertama Pemilu Digelar di Era Reformasi Diikuti 48 Partai Politik

6 hari lalu

Presiden Republik Indonesia ketiga, Prof. Ing. B.J. Habibie menerima penghargaan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (kanan) didampingi Komisioner KPU, HadarNafis Gumay (kiri) di kediamannya, di Jakarta, 29 Desember 2014. Habibie menerima penghargaan Lifetime Achievement atas jasanya memastikan adanya percepatan Pemilu 1999. TEMPO/Dhemas Reviyanto
25 Tahun Silam, 7 Juni 1999 Kali Pertama Pemilu Digelar di Era Reformasi Diikuti 48 Partai Politik

Pada 7 Juni 1999 atau 25 tahun silam, untuk pertama kalinya pemilihan umum atau pemilu digelar di era reformasi, diikuti 48 partai politik.


Cina Ucapkan Selamat pada Narendra Modi atas Kemenangan Pemilu

7 hari lalu

Perdana Menteri India, Narendra Modi, (kanan) dan Presiden Cina, Xi Jinping. Reuters India
Cina Ucapkan Selamat pada Narendra Modi atas Kemenangan Pemilu

Kementerian Luar Negeri Cina menyerukan hubungan bilateral yang sehat dan stabil dengan India setelah kemenangan Perdana Menteri Narendra Modi dalam pemilu.


Ketua MPR Bamsoet Sebut Pemilu 2024 Sangat Brutal

8 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua MPR Bamsoet Sebut Pemilu 2024 Sangat Brutal

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut Pemilu 2024 adalah proses politik yang dinilai brutal. Ada wacana amandemen UUD 1945.


Kapolda soal Kekerasan di Papua Berlanjut: Kemarin Longgar Ada Pilpres

8 hari lalu

Kapolda Papua Mathius Derek Fakhiri ditemui di Swiss-Belhotel, Merauke, Papua Selatan, pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kapolda soal Kekerasan di Papua Berlanjut: Kemarin Longgar Ada Pilpres

Kapolda Papua mengatakan sempat ada peralihan fokus aparat pada gelaran pemilihan umum, namun kepolisian akan mengambil langkah tegas kasus kekerasan.


Bamsoet Terima Aspirasi Kaji Ulang Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Sistem Pemilu

9 hari lalu

Bamsoet Terima Aspirasi Kaji Ulang Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Sistem Pemilu

Pentingnya mengkaji kembali keberadaan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Ini Perjalanan Karier Politiknya

9 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto  didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy, kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen, dan beberapa politisi PDIP ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hasto memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Ini Perjalanan Karier Politiknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Juni 2024. Ini profil dan perjalanan karier politiknya,


Sah! Claudia Sheinbaum Jadi Presiden Perempuan Pertama Meksiko

10 hari lalu

Claudia Sheinbaum. REUTERS/Raquel Cunha
Sah! Claudia Sheinbaum Jadi Presiden Perempuan Pertama Meksiko

Claudia Sheinbaum memenangkan pemilu Meksiko dan mencatatkan diri sebagai presiden perempuan pertama negara itu.