Cara Desa Sardonoharjo Yogyakarta Melawan Politik Uang

image-gnews
Warga Desa Sardonoharjo, Sleman, Yogyakarta membawa stiker anti-politik uang. TEMPO/Shinta Maharani
Warga Desa Sardonoharjo, Sleman, Yogyakarta membawa stiker anti-politik uang. TEMPO/Shinta Maharani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politik uang dalam Pemilihan Umum yang telah membudaya dan sulit diberantas membuat masyarakat semakin jengah. Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat desa yang menerapkan aturan khusus menolak politik uang dalam Pemilu 19 April 2019.

Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman menjadi embrio desa anti-politik uang . Kepala Desa Sardonoharjo, Herjuno Wiwoho membuat peraturan kepala desa yang isinya menolak politik uang di desa tersebut. “Politik uang sangat membudaya dan kami ingin memutusnya,” kata Herjuno di desa tersebut, Senin, 25 Februari 2019.

Aturan tersebut juga memuat apa yang harus dilakukan warga desa setempat ketika mendapati calon anggota legislatif atau tim kampanye calon presiden yang menyogok melalui politik uang. Herjuno menekankan agar warga Sardonoharjo berani melapor kepada panitia pengawas pemilu di tingkat desa hingga kecamatan.

Gerakan menolak politik uang ini tidak terlepas dari peran Wasingatu Zakiyah, seorang aktivis IDEA, organisasi non-pemerintah yang fokus pada advokasi kebijakan anggaran publik. Ia membantu Kepala Desa Sardonoharjo untuk menyusun peraturan kepala desa tentang anti-politik uang.

Wasingatu Zakiyah merupakan warga Desa Sardonoharjo dan menjadi anggota tim anti-politik uang desa tersebut. Dia memulai gerakan menolak politik uang dari lingkungan terdekatnya. “Desa menjadi sasaran seluruh peserta pemilu

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Herjuno dan Wasingatu punya cara untuk mengajak warga desa setempat untuk melawan politik uang. Gerakan menolak politik uang dilakukan lewat ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, ibu-ibu dasawisma, pertemuan rukun tetangga, Kerohanian Islam (Rohis), takmir masjid, dan karangtaruna.

Desa ini melibatkan Badan Pengawas Pemilu Sleman, relawan demokrasi Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum Sleman terlibat dalam rapat-rapat dengan warga desa setempat. Selain itu, mereka juga telah mengundang para calon anggota legislatif untuk menandatangani pakta integritas menolak politik uang.

SHINTA MAHARANI (Yogyakarta)

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
AHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang

AHY mengklaim dia sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai maraknya politik uang di Pemilu 2024.


Suara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan

5 hari lalu

Acara Buka Bersama Partai Demokrat di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2024. Acara itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Tempo/Yohanes Maharso
Suara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan

AHY berharap praktik politik uang bisa segera dihapuskan. Jika politik uang masih ada, biaya politik akan tetap tinggi.


Alasan KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

7 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alasan KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

Jokowi mengatakan pemerintah akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bansos pangan.


Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

20 hari lalu

Sejumlah warga mencoblos kertas suara saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Wamena, Papua Pegunungan, Sabtu 24 Februari 2024. Sebanyak 94 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan PSU yang dilaksanakan di Distrik Wamena dan Hubikiak. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.


Bawaslu Periksa Pelapor dan Saksi dalam Dugaan Politik Uang Dua Caleg Partai Demokrat

20 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Bawaslu Periksa Pelapor dan Saksi dalam Dugaan Politik Uang Dua Caleg Partai Demokrat

Dua caleg Partai Demokrat akan dipanggil dan diklarifikasi sebagai terlapor dugaan politik uang pada Jumat, 8 Maret 2024.


Kasus Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024, Perludem Minta Bawaslu Berani Usut

21 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Kasus Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024, Perludem Minta Bawaslu Berani Usut

Perludem menyatakan kasus itu dapat menjadi pembuktian keseriusan Bawaslu menggunakan kewenangan penindakan politik uang.


Masuk 2 Laporan Resmi, Bawaslu Selidiki Dugaan Politik Uang Caleg DPR RI dari Golkar

34 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Masuk 2 Laporan Resmi, Bawaslu Selidiki Dugaan Politik Uang Caleg DPR RI dari Golkar

Bawaslu Kota Depok telah menerima dua laporan soal dugaan politik uang caleg DPR RI dari Partai Golkar.


Jelang Pencoblosan, Bawaslu Terima Laporan Dugaan Politik Uang Bagi-bagi Rp 150 ribu

43 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Jelang Pencoblosan, Bawaslu Terima Laporan Dugaan Politik Uang Bagi-bagi Rp 150 ribu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik.


Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

44 hari lalu

Bawaslu Ketat Awasi Politik Uang dan Media Sosial Selama Masa Tenang
Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

Serangan fajar tidak hanya mempengaruhi pemilih secara langsung dengan imbalan materi, tetapi juga memengaruhi integritas dan kualitas demokrasi


2 Caleg Golkar Diduga Langgar Masa Tenang dengan Bagi-Bagi Uang, Ini Dapilnya

44 hari lalu

Caleg Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq. Foto: Instagram
2 Caleg Golkar Diduga Langgar Masa Tenang dengan Bagi-Bagi Uang, Ini Dapilnya

Beredear video soal dugaan bagi-bagi uang oleh dua Caleg Golkar dari Dapil Bekasi dan Depok