LSI Denny JA: Suara PDIP Turun Cukup Drastis di Pemilih Muslim

Reporter

Editor

Amirullah

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby saat menggelar konferensi pers menjelaskan pergeseran dukungan Pilpres di 6 kantong suara, di kantor LSI, Jakarta Timur pada Kamis, 7 Februari 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby saat menggelar konferensi pers menjelaskan pergeseran dukungan Pilpres di 6 kantong suara, di kantor LSI, Jakarta Timur pada Kamis, 7 Februari 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun cukup drastis di segmen pemilih muslim.

Baca: Prabowo - Sandiaga Adukan Deklarasi, Hasto: Akan Jadi Bumerang

Dalam kurun waktu enam bulan, LSI mencatat suara PDIP pada Agustus 2018 sebesar 23,2 persen. Lalu, pada Januari 2019, elektabilitas PDIP di kalangan pemilih muslim turun menjadi 18,4 persen. Peneliti LSI Rully Akbar mengatakan, turunnya basis pemilih muslim PDIP tak terlepas dari efek pemilihan presiden dimana kubu penantang Jokowi, Prabowo Subianto didukung Ijtima' Ulama GNPF.

"Polarisasi yang cukup kuat dari awal ini yang menyebabkan segmen pemilih muslim semakin kuat mendukung partai yang dipimpin Prabowo, yaitu Gerindra. Sebaliknya, elektabilitas PDIP yang turun," ujar Rully di kantor LSI, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Februari 2019.

Survei LSI mencatat suara Gerindra selama enam bulan naik dari Agustus 2018 sebesar 13,8 persen dan kemudian naik menjadi 16,6 persen pada Januari 2019.

Secara keseluruhan, di pemilih muslim yang memiliki basis pemilih 85 persen, PDIP masih paling unggul dengan perolehan suara 18,4 persen. Kemudian di posisi runner up ada Gerindra dengan perolehan 16,6 persen. Posisi ketiga yaitu Partai Golkar dengan 11,0 persen. Posisi keempat ada PKB dengan perolehan suara 9,3 persen. Posisi kelima adalah Partai Demokrat sebanyak 5,9 persen.

Di urutan selanjutnya ada Partai Nasdem, PKS, PPP, Partai Perindo, PAN, PSI, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB, PKPl. Sisanya sebesar 19,3 persen pemilih muslim belum menentukan pilihan.

Baca: Kubu Prabowo: Jawa Tengah Bukan Kandang Banteng, Tapi....

Survei ini dilakukan pada tanggal 18 - 25 Januari 2019, dengan menggunakan 1.200 responden. Survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tata muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini adalah 2,8 persen. Selain survei, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif dengan metode FGD, analisis media, dan indepth
interview untuk memperkaya analisis survei.








Bertemu Jokowi di Istana, Puan Maharani: Bahas Hal Penting dan Strategis untuk Pemilu 2024

3 jam lalu

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023. Foto Istimewa
Bertemu Jokowi di Istana, Puan Maharani: Bahas Hal Penting dan Strategis untuk Pemilu 2024

Puan Maharani mengatakan telah menyampaikan sejumlah hal yang penting dan strategis ihwal Pemilihan Umum 2024 kepada Presiden Jokowi.


Pengamat Nilai Duet Ganjar - Prabowo Realistis dan Berpeluang Menang di Pilpres 2024

9 jam lalu

Pengamat Nilai Duet Ganjar - Prabowo Realistis dan Berpeluang Menang di Pilpres 2024

Menurut Pangi, duet Ganjar - Prabowo berpeluang menang dalam Pilpres 2024. Berdasar survei 15 persen responden ingin duet sipil-militer.


Dosen Politik Sebut Mesin Politik PDIP Berjalan Lambat Jika Tak Berkoalisi di Pilpres 2024

1 hari lalu

Suasana acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PDIP Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tersebut dilakukan dalam rangka menyambut HUT ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). TEMPO/M Taufan Rengganis
Dosen Politik Sebut Mesin Politik PDIP Berjalan Lambat Jika Tak Berkoalisi di Pilpres 2024

Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menyebut mesin politik PDIP akan berjalan lambat jika tidak berkoalisi dengan partai lain.


PPP Sebut jika PDIP Bergabung dengan KIB Akan Lebih Mudah Menangkan Pemilu 2024

2 hari lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
PPP Sebut jika PDIP Bergabung dengan KIB Akan Lebih Mudah Menangkan Pemilu 2024

PPP mengatakan apabila PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maka akan menjadi kekuatan dahsyat untuk menangi Pemilu 2024


Megawati Bertemu Jokowi, Puan Maharani: Bahas Pemilu 2024 yang Mulai Memanas

3 hari lalu

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis. 8 Oktober 2022. Dok PDIP
Megawati Bertemu Jokowi, Puan Maharani: Bahas Pemilu 2024 yang Mulai Memanas

Puan Maharani menyatakan pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi Sabtu lalu membahas soal situasi menjelang Pemilu 2024 yang mulai memanas.


Partai Berkarya Dukung Putusan PN Jakarta Pusat: Pemilu 2024 Ditunda, Ini Profil Muchdi PR Ketua Umumnya

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022. Partai Berkarya resmi mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Ken Saphira
Partai Berkarya Dukung Putusan PN Jakarta Pusat: Pemilu 2024 Ditunda, Ini Profil Muchdi PR Ketua Umumnya

Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi PR mendukung putusan PN Jakarta Pusat untuk menunda Pemilu. Ini dia profil Muchdi PR.


Demokrat Vs PDIP Soal Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi

3 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan agenda pembacaan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 31 Januari 2023. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan uji materiil Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pernikahan beda agama yang diajukan pemohon Ramos Petege, seorang Katolik yang hendak menikahi seorang perempuan beragama Islam. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Demokrat Vs PDIP Soal Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi

Demokrat berpesan agar Anwar Usman tidak manut kekuasaan. Sementara PDIP menegaskan tak akan ada konflik kepentingan, kendati Anwar masih ipar Jokowi.


Pembelaan dan Permohonan Maaf Plt Wali Kota Bekasi yang Salah Ucapkan Sila Keempat Pancasila

3 hari lalu

Pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menerima gelar Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Tri Adhianto Tjahyono Notonegoro dari Keraton Surakarta Hadiningrat di Ndalem Kayonan Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Minggu 9 Januarai 2022. ANTARA/HO-Pemkot Bekasi
Pembelaan dan Permohonan Maaf Plt Wali Kota Bekasi yang Salah Ucapkan Sila Keempat Pancasila

Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto salah mengucapkan sila ke-4 Pancasila. Dia meminta maaf, tapi juga berupaya membela diri.


Kalkulasi Megawati Umumkan Capres, Hasto: Juni Bulan Bung Karno, Agustus Proklamasi

3 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyapa warga saat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 30 Januari 2023. ANTARA/Aji Styawan
Kalkulasi Megawati Umumkan Capres, Hasto: Juni Bulan Bung Karno, Agustus Proklamasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati akan mengumumkan calon presiden pilihan partainya. Ada kalkulasi soal momentum politik.


PDIP Sebut Pertemuan Jokowi dan Megawati Hasilkan Kesepahaman Soal Pemimpin yang Berkesinambungan

3 hari lalu

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis. 8 Oktober 2022. Dok PDIP
PDIP Sebut Pertemuan Jokowi dan Megawati Hasilkan Kesepahaman Soal Pemimpin yang Berkesinambungan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan antara Megawati dan Jokowi hasilkan kesepahaman kepemimpinan nasional yang berkesinambungan.