Mahfud MD: Di Zaman Orba, Saudara Bisa Hilang Kalau Macam-macam

Reporter

Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan sistem pemilu saat ini sudah lebih baik, salah satunya karena ada media yang ikut mengawasi. Saat ini pemberitaan media tak dibatasi, beda dengan jaman Orde Baru pimpinan Soeharto. "Dulu zaman Pak Harto saudara memberitakan macam-macam, saudara bisa hilang,” kata dia dalam sambutan acara diskusi di kantornya, MMD Inisiative, Jakarta, Kamis, 14/02.

Saat ini, kata Mahfud MD, media bisa memberitakan apa saja. “(Nanti) kalau tak benar, dibantah oleh yang lain," kata dia.

Berita lain: Mahfud MD: Mengajak Golput Melanggar Undang-undang

Mahfud MD mengatakan, sebab lain bahwa Pemilu era kini lebih baik juga karena lembaga penyelenggara pemilu sekarang independen. Lembaga Pemilu itu tak bisa diintervensi pemerintah maupn DPR.

Mahfud bercerita, pada zaman Orde Baru, lembaga penyelenggara pemilu tak independen. Pada masa itu hasil pemilu ditentukan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang berada langsung di bawah pemerintah.

"LPU itu dipimpin oleh Mendagri, yang di bawahnya mengetuai gubernur, bupati, dan wali kota. Pengawasnya dari Kejaksaan Agung, bukan Bawaslu yang juga bagian dari LPU," kata dia. Akibatnya, masyarakat tak bisa mengetahui hasil pemilu selain dari versi pemerintah.

Sedangkan saat ini banyak lembaga survei yang dapat dijadikan acuan awal terhadap hasil pemilu. "Sekarang semua orang survei bebas. Kalau ada yang tidak puas dengan hasil pemilu, masih ada MK," kata dia.

Meski demikian, Mahfud MD menilai kecurangan masih terjadi pada era reformasi seperti sekarang. Bedanya, kata dia, kecurangan saat ini bersifat horizontal, yakni dilakukan antarpartai politik. "Kalau dulu kan pemerintah yang curang.”






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

6 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

2 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

3 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

3 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

4 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

4 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

5 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

5 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

5 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.