15 Kabupaten di Papua Rawan Konflik Bersenjata Saat Pemilu

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI dan Polri mengangkat peti jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang tiba di Landasan Udara Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat, 7 Desember 2018. Sebanyak 16  jenazah korban penembakan KKB di Nduga dipulangkan dan  diserahterimakan kepada pihak keluarga. ANTARA/Abriawan abhe

    Prajurit TNI dan Polri mengangkat peti jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang tiba di Landasan Udara Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat, 7 Desember 2018. Sebanyak 16 jenazah korban penembakan KKB di Nduga dipulangkan dan diserahterimakan kepada pihak keluarga. ANTARA/Abriawan abhe

    TEMPO.CO, Jayapura - Kepala Polda Papua Irjen Martuani Sormin Siregar menyebut sebanyak 15 kabupaten dari 28 dan 1 kota di Bumi Cenderawasih yang rawan konflik bersenjata pada saat pemilu. "Di antaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Jayawijaya," kata Sormin dalam seminar nasiona bertema Tantangan dan harapan pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan serta lingkungan hidup di Papua dan Papua Barat di Rektorat Universitas Cenderawasih, Jayapura, Selasa, 12 Februari 2019.

    Dari 15 kabupaten itu ada yang belum mempunyai polres. Kabupaten Nduga, misalnya, hanya memiliki pos polisi yang baru saja ditingkatkan menjadi polsek dengan kekuatan 15 personel. "Kami ditolak di Nduga karena trauma operasi Mapenduma pada 1996.”  Seminar dibuka oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.

    Baca: KPK Jelaskan Soal Rapat dengan Gubernur Papua

    Sormin berharap masalah ini didengar oleh Gubernur Papua dan jajarannya. “Agar bisa membantu untuk penyediaan infrastrukturnya."

    Selain itu, ada kabupaten yang hingga kini jalannya roda pemerintahan dilakukan di luar daerah karena masih ada persoalan internal di lingkungannya. "Itu adalah Kabupaten Intan Jaya, ibu kota Sugapa tapi jalannya pemerintahan di Nabire."

    Baca:Ada Pembunuhan Pekerja Proyek di Papua, Jokowi: Kita Tidak Takut

    Mengenai pemilu, mantan Kapolda Papua Barat itu mengungkapkan ada 15 ribu TPS, dengan 3 juta lebih DPT yang tersebar di 15 ribu kampung/kelurahan, 500 distrik dan 29 kabupaten/kota."Kami bersama TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi ini, tentunya dibutuhkan dukungan semua pihak."

    Pada seminar itu, Kapolda menyatakan peristiwa Nduga, Papua yang menewaskan 17 pekerja PT Istaka Karya itu benar terjadi, tidak ada rekayasa dan pekerjanya bukan TNI dan Polri. Pelakunya kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. “Saya punya Satgas Nemangkawi yang sedang bekerja untuk menangani masalah ini."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.