TEMPO.CO, Jayapura - Kepala Polda Papua Irjen Martuani Sormin Siregar menyebut sebanyak 15 kabupaten dari 28 dan 1 kota di Bumi Cenderawasih yang rawan konflik bersenjata pada saat pemilu. "Di antaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Jayawijaya," kata Sormin dalam seminar nasiona bertema Tantangan dan harapan pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan serta lingkungan hidup di Papua dan Papua Barat di Rektorat Universitas Cenderawasih, Jayapura, Selasa, 12 Februari 2019.
Dari 15 kabupaten itu ada yang belum mempunyai polres. Kabupaten Nduga, misalnya, hanya memiliki pos polisi yang baru saja ditingkatkan menjadi polsek dengan kekuatan 15 personel. "Kami ditolak di Nduga karena trauma operasi Mapenduma pada 1996.” Seminar dibuka oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.
Baca: KPK Jelaskan Soal Rapat dengan Gubernur Papua
Sormin berharap masalah ini didengar oleh Gubernur Papua dan jajarannya. “Agar bisa membantu untuk penyediaan infrastrukturnya."
Selain itu, ada kabupaten yang hingga kini jalannya roda pemerintahan dilakukan di luar daerah karena masih ada persoalan internal di lingkungannya. "Itu adalah Kabupaten Intan Jaya, ibu kota Sugapa tapi jalannya pemerintahan di Nabire."
Baca:Ada Pembunuhan Pekerja Proyek di Papua, Jokowi: Kita Tidak Takut
Mengenai pemilu, mantan Kapolda Papua Barat itu mengungkapkan ada 15 ribu TPS, dengan 3 juta lebih DPT yang tersebar di 15 ribu kampung/kelurahan, 500 distrik dan 29 kabupaten/kota."Kami bersama TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi ini, tentunya dibutuhkan dukungan semua pihak."
Pada seminar itu, Kapolda menyatakan peristiwa Nduga, Papua yang menewaskan 17 pekerja PT Istaka Karya itu benar terjadi, tidak ada rekayasa dan pekerjanya bukan TNI dan Polri. Pelakunya kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. “Saya punya Satgas Nemangkawi yang sedang bekerja untuk menangani masalah ini."
