Libur Panjang Memicu Golput, KPU: Rugi Jika Tak Memilih

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi logistik pemilu. dok.TEMPO

    Ilustrasi logistik pemilu. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau masyarakat untuk tidak golput pada pemilu 17 April 2019. Imbauan ini diungkapkan karena adanya libur panjang di pekan hari pemungutan suara yang dinilai dapat memicu masyarakat untuk tak menggunakan hak suara. 

    Baca: Jokowi Minta Masyarakat Tak Golput di Pilpres 2019

    "Rugi, buat apa golput. Golput tak ada manfaatnya," ujar Komisioner KPU, Viryan Azis di kantornya, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.

    Libur panjang akan terjadi pada akhir pekan hari pencoblosan, yakni mulai Jumat, 19 April 2019, yang merupakan hari libur Paskah atau Jumat Agung. Hari libur itu bergandengan dengan libur akhir pekan 20-21 April.

    Dikhawatirkan masyarakat akan menggunakan tanggal 17 April untuk libur panjang hingga Ahad 21 April. Hal itu dimungkinkan jika pada hari Kamis, 18 April digunakan masyarakat untuk cuti kerja.

    Menurut Viryan, masyarakat diimbau untuk tak menjadikan libur pemilu untuk liburan. Sebab, kata dia, masyarakat mempunyai hak suara yang lebih baik digunakan pada hari pencoblosan nanti. "Libur kan bisa setiap Minggu. Kalau memilih 5 tahun sekali. Rugi kalau enggak milih," katanya.

    Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu tahun ini dilakukan secara serentak yakni dalam memilih cali presiden dan calon wakil presiden, serta calon anggota DPR, DPRD, dan anggoa DPD.

    Baca: 27 Ribu Mahasiswa Universitas Brawijaya Berpotensi Golput

    Nantinya, masyarakat akan mendapat lima kertas suara, yakni untuk memilih capres-cawapres, calon anggota DPR RI, calon anggota DRPD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten Kota, serta calon anggota DPD.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.