Perludem Klasifikasikan Golput ke Dalam Dua Jenis

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Diskusi Media: Caleg Perempuan, Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat alternatif pilihan untuk pemilih golput di D'Hotel, Jakarta Pusat pada Ahad, 3 Februari 2019. TEMPO/Andita Rahma
Diskusi Media: Caleg Perempuan, Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat alternatif pilihan untuk pemilih golput di D'Hotel, Jakarta Pusat pada Ahad, 3 Februari 2019. TEMPO/Andita Rahma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) membagi sikap golongan putih atau golput menjadi dua jenis. Satu, golput yang tak datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Baca: Kubu Prabowo Minta Masyarakat Tak Golput dalam Pilpres 2019

"Nah di golput yang tidak datang ke TPS, kami bagi lagi menjadi empat poin. Pertama adalah golput politisi," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di D'Hotel, Jakarta Pusat pada Ahad, 3 Februari 2019.

Titi menjelaskan, dalam golput politisi, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya sebagai ekspresi protes politik atas sistem politik dan pemilu yang ada. Para pemilih dalam kategori ini, menurut Titi, juga tidak puas dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi.

"Atau gampangnya, tidak ada paslon yang sesuai dengan pilihan politik mereka," ucap Titi. Kedua, golput apolitis atau pragmatis. Para pemilih sengaja tidak datang ke TPS, karena memang tidak minat dengan politik.

Bagi mereka, pemilu bukan sesuatu yang penting. Apalagi Pemilu 2019 akan diselenggarakan pada 17 April, di mana pada 19 April adalah tanggal merah. "Ada suasana liburan lanjang, sehingga mereka memilih untuk bekerja atau berlibur," ucap Titi.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu, golput teknis atau administratif. Para pemilih ini, kata Titi, adalah mereka yang tidak sempat mengurus persyaratan pindah memilih. Sebut saja seperti tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), tidak tahu cara memilih ketika nama tak ada dalam DPT, atau kadung malas mengurus.

Terakhir, golput akibat negara tidak mengakomodir. Lalu, untuk golput jenis kedua adalah golput yang datang ke TPS.

Baca: Mantan Teman Ahok Ajak Ahoker Alihkan Dukungan ke Jokowi

"Identifkasinya sederhana, berupa surat suara tidak sah," kata Titi. Mereka merupakan pemilih yang tidak mau kehilangan hak suaranya agar kemudian bisa disalahgunakan. Golput jenis ini cenderung bercampur dengan pemilih yang tidak tahu bagaimana cara memberikan suaranya.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tim Hukum Hasto Kristiyanto Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan Hari Ini

2 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Tim Hukum Hasto Kristiyanto Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan Hari Ini

Gugatan itu muncul usai penyidik KPK menyita barang pribadi milik Kusnadi, staf Hasto Kristiyanto, dengan cara yang dinilai tak sesuai prosedur hukum.


Kilas Balik Kasus Harun Masiku yang Libatkan Hasto Kristiyanto: KPK Pernah Akan Geledah Kantor PDIP

2 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Kasus Harun Masiku yang Libatkan Hasto Kristiyanto: KPK Pernah Akan Geledah Kantor PDIP

Kasus suap Harun Masiku yang menyeret-nyeret Hasto Kristiyanto ini terjadi pada November 2019. Uang suap diberikan kepada Komioner KPU Wahyu Setiawan.


Perludem Sebut Pilkada Serentak Picu Kelelahan Berpolitik dan Koalisi Pragmatis

7 hari lalu

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Perludem Sebut Pilkada Serentak Picu Kelelahan Berpolitik dan Koalisi Pragmatis

Perludem menyebut Pilkada dapat membuat masyarakat jenuh dan berpotensi melahirkan calon kepala daerah tunggal.


Perludem Nilai MA Salah Tafsirkan UU Pilkada Soal Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah

13 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Perludem Nilai MA Salah Tafsirkan UU Pilkada Soal Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah

Menurut Perludem, KPU tidak dapat menindaklanjuti putusan MA soal syarat batas usia calon kepala daerah.


Saat Putusan MA terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihujani Kritik

13 hari lalu

Suasana acara peluncuran tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu 25 Mei 2024. Kegiatan itu sebagai penanda bahwa KPU DKI Jakarta telah siap memulai tahapan pilkada pada Juni 2024 hingga hari pencoblosan 27 November 2024. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Saat Putusan MA terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihujani Kritik

Putusan MA yang memperluas tafsir syarat usia calon kepala daerah dalam PKPU menuai kritikan dari pakar pemilu dan pengamat politik


Perludem Sebut Uji Materi Syarat Umur Calon Kepala Daerah Mirip Gugatan Batas Usia Cawapres

14 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
Perludem Sebut Uji Materi Syarat Umur Calon Kepala Daerah Mirip Gugatan Batas Usia Cawapres

Menurut Perludem putusan MA itu mirip dengan perubahan batas usia calon presiden yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang Pilpres 2024 lalu.


Perludem Ungkap Penggelembungan dan Pengurangan Suara Paling Banyak Didalilkan di Sidang Sengketa Pileg

24 hari lalu

Suasana sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Perludem Ungkap Penggelembungan dan Pengurangan Suara Paling Banyak Didalilkan di Sidang Sengketa Pileg

Perludem mengungkapkan ada 106 dalil penggelembungan dan pengurangan suara di sengketa pileg MK.


Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

24 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.


Perludem Catat Caleg Nomor Urut 2 Paling Banyak Ajukan Sengketa Pileg ke MK

24 hari lalu

Sejumlah kuasa hukum pemohon mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Sidang hari ini merupakan sidang pemeriksaan pendahuluan yang meliputi memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perludem Catat Caleg Nomor Urut 2 Paling Banyak Ajukan Sengketa Pileg ke MK

Perludem mengidentifikasi perkara sengketa pileg di MK berdasarkan nomor urut caleg. Ada 49 perkara dengan caleg nomor urut 2 sebagai pemohon.


Tuai Polemik, Rencana KPU Pakai Sirekap di Pilkada 2024

34 hari lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Tuai Polemik, Rencana KPU Pakai Sirekap di Pilkada 2024

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, apalagi kemarin waktu kita pilpres itu Sirekap bermasalah.