PWI: Independensi jadi Tantangan Pers di Tahun Politik

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi wartawan televisi. shutterstock.com

    Ilustrasi wartawan televisi. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Akhmad Munir menilai independensi menjadi tantangan pers menghadapi tahun politik 2019. "Harapannya, pers harus lebih mengedepankan independensi dalam bersikap dan menyajikan pemberitaan," ujar dia di Unitomo Surabaya, Jumat, 01/1.

    Menurut dia, saat Pemilu pers menjadi salah satu institusi dan pemangku kepentingan yang bisa membentuk opini publik tentang kecenderungan ke mana hasil Pemilu. Apalagi jika ditambah campur tangan pemilik modal di sejumlah perusahaan pers mewarnai kebijakan redaksi.

    "Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian pers nasional dimiliki oleh pengusaha yang juga pendiri dan pemimpin partai politik tertentu sehingga jelas-jelas mendukung calon usungan partainya dan kurang proporsional terhadap calon lainnya," kata dia

    Direktur Pemberitaan LKBN Antara tersebut menyebut pers era industri menyebabkan konglomerasi pers, termasuk pers asing, terutama dari barat yang telah masuk ke Tanah Air dan membawa nilai-nilai yang tak jarang bertentangan dengan budaya bangsa. Karena itulah, kata dia, pers harus mampu berada di luar kepentingan partai politik dan mengabdi kepada masyarakat, bukan sebagai partisan.

    "Pers harus berdasarkan peristiwa atau fakta, yaitu menghasilkan berita akurat sesuai kejadian. Tidak justru beropini yang dikhawatirkan berimbas negatif pada kelancaran serta keamanan, khususnya Pemilu," katanya.

    Dengan demikian, signifikannya peran pers di Pemilu 2019 harus diimbangi independensi, terutama selama proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut berlangsung, mulai persiapan, hari pelaksanaan pemungutan suara hingga setelahnya.

    Di tempat sama, Rektor Unitomo Bachrul Amiq mengingatkan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi yang relatif "sehat" dibandingkan lembaga lainnya, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.

    Turut menjadi pembicara pada seminar tersebut Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan serta Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama KH Marzuki Mustamar.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.