Santri Pondok Pesanten Waria Kotagede Berkomitmen Tidak Golput

Reporter

image-gnews
Suasana Pondok Pesantren Waria di Kotagede Yogyakarta selama Puasa Ramadan 2017.(Tempo/Shinta Maharani)
Suasana Pondok Pesantren Waria di Kotagede Yogyakarta selama Puasa Ramadan 2017.(Tempo/Shinta Maharani)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para santri Pondok Pesantren untuk waria "Al-Fatah" di Kotagede, Yogyakarta, berkomitmen untuk tidak golput saat hari pemungutan suara pada Pemilu 2019.  "Kawan-kawan tidak akan golput," kata pengasuh Ponpes Al-Fatah Shinta Ratri saat ditemui di Ponpes Al-Fatah, Kotagede, Yogyakarta, Jumat, 01/2.

Berita terkait: Ulama Depok Ajak Masyarakat untuk Tidak Golput

 

Menurut Shinta, waria juga memiliki hak yang sama layaknya warga negara lainnya untuk memeroleh akses berpartisipasi pada Pemilu 2019. Oleh karena itu mereka tidak akan golput.

Kendati belum mendapatkan sosialisasi dari KPU Kota Yogyakarta, menurut dia, pembicaraan mengenai pemilu mendatang sudah bergulir di Ponpes Al-Fatah. "Ketika kita memilih, pilihan itu adalah tanggung jawab kita sebagai wujud kepedulian kepada program-program pemerintah. Jadi, kita tidak akan golput," kata dia.

Ia berharap dengan ikut menggunakan hak suara, pemerintahan dapat mengoptimalkan persamaan hak waria dengan warga negara lainnya. Misalnya,  untuk mengakses berbagai layanan kesehatan, akses pekerjaan, serta akses kesejahteraan sosial. "Kami tidak punya harapan yang muluk-muluk, artinya kami disamakan dengan warga negara yang lain, kami sudah senang," kata Shinta.

Shinta menuturkan saat ini  masih banyak santri waria di Ponpes Al-Fatah yang terancam tidak bisa memilih pada Pemilu 2019 karena belum memiliki KTP. Hal Sebab, banyak waria yang berasal dari luar DIY tanpa membawa surat pindah.

"Kami sedang mengadvokasi untuk kepemilikan KTP kawan-kawan waria yang ketika mereka pindah ke Yogyakarta tidak membawa surat pindah, (jumlahnya) itu lebih dari separuh komunitas," kata dia.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini jumlah santri waria di Ponpes Al-Fatah mencapai 42 orang. Sebanyak 6 orang memiliki KTP Bantul, 12 orang ber-KTP Kota Yogyakarta, 28 orang ber-KTP Sleman. "Selebihnya ber-KTP dari luar DIY dan lainnya tidak punya KTP.”

Untuk mengurus surat pindah itu, pada September 2018 Shinta mengaku telah mendatangi Disdukcapil Yogyakarta dan ada kesepakatan bahwa waria yang tidak punya KTP akan digolongkan sebagai penduduk telantar sehingga akan dibantu untuk mendapatkan surat identitas sementara.

"Kalau memang tidak pindah tempat tinggal akan diberikan surat identitas sementara. Tetapi sekarang kami belum berhasil mendapat surat sementara itu," kata dia.

Shinta berharap bisa segera mendapatkan solusi mengenai surat identitas sementara bagi santri waria di Ponpes Al-Fatah. Hal itu akan ia sampaikan saat KPU Yogyakarta melakukan sosialisasi ke ponpesnya. "Selasa nanti akan ada sosialisasi dari KPU Kota Yogyakarta," kata dia.

ANTARA

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lantang Suarakan Golput Pilkada, Ini Alasan Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta

21 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) melakukan aksi demo di  kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Senin 23 September 2024. Menyadari bahwa Pilkada Jakarta 2024 telah mencederai prinsip demokrasi dan mengabaikan aspirasi rakyat kecil JRMK Jakarta  menyatakan golput sebagai sikap politik. TEMPO/Subekti.
Lantang Suarakan Golput Pilkada, Ini Alasan Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta

Jaringan Rakyat Miskin Kota bersikap golput di pilgub Jakarta 2024.


Warga Kampung Bayam Akan Golput dalam Pilkada Jakarta 2024

21 hari lalu

Warga Kampung Bayam berkumpul untuk evaluasi hasil mediasi dari komnas HAM di Hunian Sementara (Huntara) Kampung Bayam, Jakarta Utara, Senin, 3 Juni 2024. Masyarakat mengapresiasi kepada Komnas HAM yang telah memfasilitasi mediasi ini sehingga membuahkan hasil dari ketiga belah pihak (Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo, dan Warga Kampung Bayam). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Warga Kampung Bayam Akan Golput dalam Pilkada Jakarta 2024

Warga Kampung Bayam menyatakan akan Golput dalam Pilkada Jakarta 2024. Mereka skeptis dengan pemerintah.


Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

30 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menandatangani surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 002, Desa Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Kamis 2 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Aceh telah menetapkan 18 TPS di sembilan kabupaten/kota untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

Gerakan coblos semua paslon di Pilkada Jakarta mendapatkan respons dari KPU dan Bawaslu. Apa respons mereka?


KPU Jakarta: Gerakan Coblos Semua Tak Bermakna

30 hari lalu

Ilustrasi kenapa orang pilih golput. Foto: Canva
KPU Jakarta: Gerakan Coblos Semua Tak Bermakna

KPU Jakarta menilai gerakan golput tak bermakna dalam proses pemilu, justru membawa kemudahan bagi paslon untuk menang.


Viral Anak Abah Tusuk 3 Paslon, KPU DKI Jakarta Ajak Masyarakat Tak Golput

31 hari lalu

Kepala Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya di kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu, 28 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Viral Anak Abah Tusuk 3 Paslon, KPU DKI Jakarta Ajak Masyarakat Tak Golput

KPU DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat setelah viral anak abah tusuk 3 paslon.


Antisipasi Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Bawaslu Akan Lakukan Sosialisasi

31 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Antisipasi Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Bawaslu Akan Lakukan Sosialisasi

Bawaslu akan lakukan sosialiasi untuk mengantisipasi gerakan anak abah tusuk 3 paslon


Mirip Golput, Apakah Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta Bisa Dipidana?

32 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mirip Golput, Apakah Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta Bisa Dipidana?

Gerakan anak abah tusuk 3 paslon merupakan ajakan agar para pemilih di Pilkada Jakarta mencoblos tiga kotak suara sekaligus.


Gerakan Tusuk 3 Paslon: Anies Sebut Hak Konstitusi, Relawan Prabowo-Gibran Bilang Rusak Demokrasi

33 hari lalu

Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan pada acara seremonial dan penyerahan trofi World Habitat Award 2024 kolaborasi multipihak untuk perubahan kebijakan perumahan Jakarta di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, pada Ahad, 25 Agustus 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Gerakan Tusuk 3 Paslon: Anies Sebut Hak Konstitusi, Relawan Prabowo-Gibran Bilang Rusak Demokrasi

Koordinator Nasional Prabowo-Gibran Digital Team mengatakan, Gerakan Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta berpotensi merusak demokrasi. Apa alasannya?


Ramai Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, hingga JK

34 hari lalu

 Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo saat ngopi bareng. Instagram/@ridwankami
Ramai Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, hingga JK

Viral di media sosial gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta. Bagaimana tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, JK, dan Cak Imin?


Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta, Mirip Golput Era Orde Baru?

34 hari lalu

Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan pada acara seremonial dan penyerahan trofi World Habitat Award 2024 kolaborasi multipihak untuk perubahan kebijakan perumahan Jakarta di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, pada Ahad, 25 Agustus 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta, Mirip Golput Era Orde Baru?

Ramai di media sosial gerakan "anak abah tusuk 3 paslon" di Pilkada Jakarta.Anak Abah sebutan bagi pendukung Anies Baswedan. Mirip golput?