Cara Kominfo Manangkal 800 Ribu Berita Palsu terkait Pemilu 2019

Reporter

Editor

Elik Susanto

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara memberikan sambutannya dalam acara Tempo Media Week (TMW) 2018 bertajuk Kelas Tanpa Batas di Gedung Tempo, Jakarta, 14 Desember 2018. TMW 2018 akan digelar di Ruang dan Tempo, Gedung Tempo Jalan Palmerah Barat 8, Jakarta pada Jumat-Minggu, 14-16 Desember 2018. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo bersama Komisi Pemilihan Umum  (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bekerja sama membuat laporan mengenai maraknya berita palsu yang berkaitan dengan Pemilu 2019. Kominfo akan merilis laporan tersebut sebagai hasil verifikasi kebenaran informasi kepada masyarakat.

Baca: Berikut Salah Satu Kasus Penebaran Berita Palsu yang Heboh

"Kemenkominfo makin proaktif, sebab setiap hari mengeluarkan laporan hoaks berkaitan dengan Pemilu. Komunikasinya tidak hanya melalui laporan hoaks yang diterbitkan, tapi juga dari berbagai media," kata Menteri Kominfo Rudiantara dalam keterangannya pada acara Memorandum of Action (MoA) Upaya Bersama Memerangi Konten Negatif dan Informasi Hoaks Jelang Pemilu 2019 di Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Kominfo bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Kemenkominfo akan merilis laporan yang telah terverifikasi kebenaran informasinya ke masyarakat.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo menunjukkaan bahwa rata-rata setiap tahun penyebaran hoaks atau berita palsu di Indonesia sekitar 800 ribu.

Menurut Rudiantara, tanggung jawab Kementerian Kominfo menyampaikan informasi yang benar. "Termasuk laporan konten hoaks yang diterima Kemenkominfo terkait dengan menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019. Tujuannya agar bisa menangkal konten hoaks dan meluruskan informasi Pemilu 2019," kata Rudiantara.

Pengumuman klarifikasi atas hoaks yang berkaitan dengan Pemilu dilakukan dengan cara menyebarkan melalui grup media digital. Cara ini, kata Rudiantara, diharapkan masyarakat atau warganet dapat membantu membuat informasi tersebut menjadi viral.

Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan yang sama menyatakan apresiasi atas langkah tersebut. Kerja sama ini merupakan yang kedua kali setelah Pilkada Serentak pada 2018. Kementerian Kominfo pada 2017 mendata telah memblokir sekitar 6.000 situs penyebar hoaks di media digital.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 23 Januari 2019, mengatakan telah menerima aduan konten hoaks sebanyak 733 laporan pada 2018. Kemudian ada tambahan lagi laporan hoaks via aplikasi tersebut sebanyak 43 konten.

Ferdinandus mengatakan, pada Agustus 2018 terdapat laporan dua konten hoaks dan meningkat menjadi lima konten hoaks pada September 2018. Pada November 2018, Kominfo mencatat sebanyak delapan laporan konten dan pada Desember 2018  ada sepuluh laporan konten hoaks. Sementara itu, sampai  dengan 21 Januari 2019 terdapat dua laporan konten hoaks yang disebarkan melalui WhatsApp.

Kominfo mulai mengelola pengaduan konten negatif yang disebar melalui aplikasi pesan instan sejak 2016. Sepanjang tahun itu, aduan yang masuk adalah sebanyak 14 konten terkait dengan separatisme dan organisasi yang berbahaya. 

Jumlah pengaduan mulai mengalami peningkatan pada 2017 menjadi 281 buah. Kala itu, konten yang terbanyak dilaporkan ke Kominfo adalah konten penipuan sebanyak 79 laporan. Pada 2018, pengaduan kembali melonjak menjadi 1.440 aduan terkait dengan konten negatif. Dari jumlah tersebut terbanyak konten kategori hoaks, sebanyak 733 laporan.

ANTARA






ASO Jabodetabek Ditunda, Kominfo Ingatkan Kesiapan ATVSI untuk Bermigrasi ke TV Digital

15 jam lalu

ASO Jabodetabek Ditunda, Kominfo Ingatkan Kesiapan ATVSI untuk Bermigrasi ke TV Digital

Penerapan ASO di Jabodetabek ditunda hingga 2 November 2022.


Pemerintah Akan Matikan TV Analog di Seluruh Wilayah, Ini Manfaatnya Menurut Kominfo

22 jam lalu

Pemerintah Akan Matikan TV Analog di Seluruh Wilayah, Ini Manfaatnya Menurut Kominfo

Kominfo, ATVSI, dan direksi sejumlah lembaga penyiaran swasta sepakat membatalkan rencana penyetopan TV analog atau Analog Switch Off (ASO) di Jabodetabek.


TV Analog Jabodetabek Dihentikan 2 November, Ini Penjelasan Kominfo dan Asosiasi Televisi Swasta

1 hari lalu

TV Analog Jabodetabek Dihentikan 2 November, Ini Penjelasan Kominfo dan Asosiasi Televisi Swasta

Kementerian Kominfo dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia membeberkan alasan pembatalan rencana penghentian TV analog di Jabodetabek per hari ini.


Migrasi ke Siaran TV Digital Jabodetabek Mundur, Distribusi STB Belum 100 Persen

1 hari lalu

Migrasi ke Siaran TV Digital Jabodetabek Mundur, Distribusi STB Belum 100 Persen

Penundaan peralihan ke siaran TV digital itu sesuai permintaan ATVSI atau lembaga penyelenggara multiplexing.


Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Jabodetabek Mundur ke 2 November, Ini Penjelasan Kominfo

2 hari lalu

Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Jabodetabek Mundur ke 2 November, Ini Penjelasan Kominfo

Kominfo Tunda implementasi Analog Switch Off (ASO) Jabodetabek dari 5 Oktober 2022 menjadi 2 November 2022.


Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

6 hari lalu

Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

OPPO A77s diperkirakan segera diperkenalkan dalam beberapa pekan mendatang.


Polres Karawang Periksa Pejabat Pemkab yang Diduga Aniaya Wartawan

9 hari lalu

Polres Karawang Periksa Pejabat Pemkab yang Diduga Aniaya Wartawan

Dua orang wartawan diduga dianiaya dan disekap oleh pejabat di Pemerintahan Kabupaten Karawang


ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

10 hari lalu

ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

Laju pembagian STB untuk program ASO berbeda-beda di Jabodetabek. Masih ada warga yang memahaminya sekadar pembagian antena baru.


Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

13 hari lalu

Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

Kominfo menyebut 566 dari 693 lembaga penyiaran pemegang izin siaran analog sudah bermigrasi dari siaran tv analog ke siaran digital.


CekFakta #175 Tantangan Mengantisipasi Hoaks di Tahun Politik

13 hari lalu

CekFakta #175 Tantangan Mengantisipasi Hoaks di Tahun Politik

Trusted Media Summit APAC 2022 Sesi Indonesia berfokus pada upaya membaca tren hoaks di tahum politik dan masa depan jurnalisme