TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola menilai makin besarnya gerakan menolak memilih pemilu atau golput saat ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat karena kandidat yang bersaing merupakan calon yang sama saat pemilihan presiden 2014. Calon pemilih juga jenuh karena tidak ada gagasan atau ide baru yang ditawarkan oleh kandidat presiden dan wakil presiden serta partai pengusungnya selama kampanye.
“Yang muncul justru lebih banyak ujaran kebencian dan kampanye hitam,” kata Alwan kepada Tempo, Rabu, 30 Januari 2019.
Baca: Sosiolog: Golput Ada karena Krisis Kepercayaan ...
Rabu pekan lalu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Sipil yang terdiri dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru Foundation, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyatakan golput tidak melanggar hukum. Keputusan seseorang mendeklarasikan dan memilih golput dijamin oleh Undang-Undang.
Alwan menjelaskan sikap golput masyarakat menjelang pemilu April mendatang berbeda dengan pilihan golput saat rezim Orde Baru berkuasa. Pilihan golput saat rezim Orde Baru berkuasa merupakan simbol perlawanan dan kejenuhan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang otoriter dan korup.
Baca: Mahfud MD: Saya Ajak Jangan Golput, Memilih Itu Hadiah Konstitusi
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdhanil menyatakan hal serupa. Menurut dia, golput yang terjadi saat ini merupakan bentuk kekecewaan dengan sistem elektoral yang tidak mampu menghadirkan banyak calon presiden yang menawarkan gagasan baru. “Ini karena adanya ambang batas pencalonan presiden,” tuturnya.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai wajar adanya gerakan golput menjelang pemilu April mendatang. Menurut dia, golput adalah pilihan yang rasional di tengah situasi politik saat ini.
