TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pentingnya netralitas TNI dan Polri dalam pemilihan legislatif dan presiden 2019. "Politik TNI Polri adalah politik negara, sehingga netralitas itu perlu sekali dijaga dan terpenting adalah lancarnya pemilu, kondusivitas situasi dan kondisi, dan damai," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.
Baca: Karir Ipang Wahid Poles Citra Politikus: Dari Foke - Ma'ruf Amin
Jokowi mengatakan, netralitas TNI dan Polri dalam pemilu akan terwujud apabila kedua instansi solid dan bersinergi menjaga ketertiban dan keamanan. Rapim TNI dan Polri tahun ini pertama kali diadakan di Istana Negara, Jakarta. Rapim dihadiri 368 perwira tinggi, yang terdiri dari 198 perwira tinggi TNI dan 170 perwira tingi Polri.
Selain netralitas, Jokowi juga menekankan revolusi industri 4.0 yang membuat perubahan di segala bidang begitu cepat. Jokowi ingin para perwira TNI dan Polri merespons cepat perubahan itu dengan menggiatkan riset untuk alat utama sistem senjata (alutsista). "Juga misalnya penggunaan virtual reality, Artificial Intelligence, dan 3D printing yang di negara lain sudah dikembangkan di sisi kemiliteran," katanya.
Rapim tersebut, turut hadir Wakil Presiden keenam Tri Sutrisno, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian.
Simak juga: Soal Jan Ethes, Timses Jokowi: PKS yang Bawa Anak-anak Kampanye
Selain itu, para mantan petinggi Polri dan TNI juga ikut hadir dalam rapim yang dipimpin Jokowi. Mereka antara lain Kapolri 2001-2005 Jenderal purnawirawan Da'i Bachtiar Kapolri 2010-2013 Jenderal (purn) Timur Pradopo, Kapolri 2015-2016 Jenderal (purn) Badrodin Haiti. Dari kalangan TNI, turut hadir Panglima TNI 2013-2014 Jenderal (purn) Moeldoko dan Panglima TNI 2014-2017 Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo.
