TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian membuka rapat pimpinan TNI-Polri pada Selasa, 29 Januari 2019 di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut, TNI-Polri membahas stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Baca: Merasa Dikhianati Yusril, Novel Bamukmin Mundur dari Caleg PBB
"Kami memiliki tanggungjawab besar dalam proses demokrasi yang harus dilakukan dalam sudut pengamanan memunculkan akan potensi konflik untuk itu Polri dan TNI dua unsur yang tidak punya hak politik tumpuan masyarakat untuk menciptakan demokrasi sehat,kompetitif, dan aman,” kata Tito.
Menurut Tito, strategi pengamanan yang paling utama dalam pelaksanaan pemilu adalah menjalin sinergi dengan pihak-pihak terkait. "Baik dengan KPU, Bawaslu, Partai Politik, massa pendukung, media massa, tokoh masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan, rapat ini digelar untuk menyamakan visi, misi, persepsi, cara bertindak dalam rangka pengamanan pemilu. "Serta menegaskan netralitas TNI-Polri dalam penyelenggaran pemilu," ucap dia.
Dalam rapat, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Keamanan, dan Politik, Wiranto, sempat menceritakan kondisi TNI-Polri yang dulu bersatu. Namun seiring reformasi dan demokrasi, kedua institusi tersebut kini terpisah.
"Namun, meski terpisah, sinergitas TNI-Polri semakin baik dalam pengamanan," kata Dedi.
Simak juga: Bawaslu Tunggu Sikap Dewan Pers Soal Tabloid Indonesia Barokah
Pemilu 2019 akan digelar pada April mendatang. Di tahun ini, akan ada dua pemilihan yakni Pileg dan Pilpres. Dari segi pengamanan, TNI-Polri pun akan bertanggung jawab mengamanakan seluruh penyelenggarannya. Polri mengerahkan lebih dari 190 ribu personel. Sedangkan TNI menurunkan lebih dari 180 ribu personel.
