TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengumumkan daftar calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi pada Februari 2019 mendatang. "Saya kira hal tersebut penting direalisasikan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Senin, 28/1.
Baca juga: MA Bolehkan Koruptor di Daftar Caleg, PKS Beda Pertimbangan
Menurut Febri, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui siapa yang akan dipilihnya untuk mewakili pada kursi DPR atau DPRD. Selain itu, kata jubir KPK tersebut, ketika caleg tersebut menjabat tetapi justru melakukan korupsi, hal tersebut sebenarnya bentuk khianat terhadap kepercayaan yang telah diberikan sebelumnya.
"Pejabat publik dipilih untuk melayani masyarakat, bukan justru untuk memperkaya diri sendiri," ujar Febri. Apalagi, kata dia, KPK telah memproses ratusan pelaku korupsi dari unsur politik tersebut. Rinciannya: dari DPR 69 orang, DPRD 161 orang, dan kepala daerah 150 orang sampai saat ini.
KPK telah menyarankan KPU mengumumkan 40 mantan narapidana korupsi yang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu 2019.
Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai mendatangi gedung KPK Jakarta pada 7 November 2018 lalu, untuk berdiskusi soal mantan narapidana korupsi dalam Pemilu 2019.
ANTARA
