Tahapan Pemilu di NTT Tetap Jalan, Tanpa Komisioner KPUD

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan pengecekan Surat Suara Pemilu 2019 saat proses percetakan di Gedung PT Gramedia, Jakarta, 20 Januari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas melakukan pengecekan Surat Suara Pemilu 2019 saat proses percetakan di Gedung PT Gramedia, Jakarta, 20 Januari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ulbadus Gogi mengatakan, tahapan pemilu di daerah itu tetap berjalan seperti biasa, walaupun belum ada komisioner KPUD. " Logistik pemilu yang masih kurang misalnya, kita lengkapi," katanya di Kupang, Senin, 28/1.

    Dia mengatakan sekretariat KPUD tetap melaksanakan tugas sosialisasi kepada para pemilih sesuai tahapan yang telah ditetapkan. "Artinya, semua tahapan pemilu tetap berjalan seperti biasa, kecuali ada keputusan-keputusan penting yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan KPU RI," kata dia.

    Secara terpisah, Koordinator Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jemris Fointuna mengharapkan, komisioner KPU NTT segera ditetapkan, sehingga tidak mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2019.

    "Keterlambatan penetapan komisioner KPU NTT, tentu mengganggu tahapan Pemilu, karena semua keputusan yang berhubungan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu harus diambil melalui rapat pleno bersama KPU," katanya.

    Dia mengatakan, untuk urusan surat menyurat, KPU NTT harus berkonsultasi dan membutuhkan tanda tangan KPU Pusat. "Contohnya, surat kami dari beberapa waktu lalu sampai sekarang belum dibalas KPU NTT, karena mereka harus berkonsultasi ke Jakarta," katanya.

    Dia menambahkan, meskipun dalam peraturan KPU RI Nomor 7 tahun 2028 tentang Seleksi Calon Anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota terkait waktu pelantikan diatur dalam jangka waktu 60 hari kerja setelah terima dari Timsel. Namun pelantikan dipercepat akan jauh lebih bagus. Apalagi masa jabatan anggota KPU kabupaten/kota akan berakhir awal Februari 2019.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.