Bawaslu Kuningan Temukan Peredaran Tabloid Indonesia Barokah

Bawaslu Kabupaten Kuningan menerima laporan adanya Tabloid Indonesia Barokah yang disebar ke masjid dan pesantren. TEMPO/Deffan Purnama

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kuningan menerima laporan adanya ratusan tabloid Indonesia Barokah yang disebar ke pesantren dan pengurus masjid di 32 kecamatan. Tabloid yang ditemukan Pengawas Pemilu Kecamatan itu dilaporkan pada Jumat, 18 Januari 2019.

Baca juga: Bawaslu Putuskan KPU Tak Langgar Aturan Pidana Pemilu Soal Oso

Komisioner Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan meminta semua pengawas pemilu kecamatan untuk mengawasi dan meminta tabloid Indonesia Barokah di semua pengurus masjid dan pesantren di kabupaten Kuningan. “Kami sudah menerima dan mengkaji isi yang bisa menimbulkan kerawanan,” jelaskan kepada Tempo.

Dalam pengamatan Tempo, tabloid Indonesia Barokah yang disebar itu merupakan edisi I, Desember 2018. Adapun judul muka halaman tabloid itu adalah Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik.

Pada kolom Salam Redaksi menyebutkan Indonesia Barokah merupakan tabloid dua bulanan yang bertujuan sebagai media dakwah dan pendidikan Islam yang menyasar ke kalangan jamaah masjid, lingkungan pesantren dan pendidikan berbasis Islam lainnya. Adapun alamat Redaksi di Jalan Haji Kerenkemi, Rawa Bacang, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi.

Tabloid 16 halaman ini berisi tentang tokoh Islam yang menjadi Pahlawan Nasional di era Presiden Jokowi. Pada halaman liputan khusus ada headline berjudul Membohongi Publik untuk Kemenangan Politik. Halaman lain mengulas hoax ganggu stabilitas dan keamanan.

Pada Rubrik Tabayun menyoroti tabloid Obor Rakyat, Asal Usul Fitnah Jokowi & Antek Asing.

Anggota Bawaslu Kuningan lainnya Ondin Sutarman mengatakan sudah ada puluhan tabloid IB yang dilaporkan oleh Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Kuningan. Menurut dia, isinya dikhawatirkan bisa menimbulkan potensi mengadu domba antar umat Islam, “Kami khawatir kejadian ini seperti tabloid Obor Rakyat tahun 2014 lalu bisa menimbulkan polemik di masyarakat.” Kata Ondin.

Baca juga: KPU Putuskan Pencalonan Oesman Sapta Odang alias Oso, Hari Ini

Sementara itu, di Sekretariat Pengawas Kecamatan Ciawigebang, Koordinator Organisasi dan SDM, Iksan Bayanulloh menerima 14 ekslemplar tabloid berasal dari 7 desa.
Penyerahan tabloid lengkap dengan laporan pengawasan dan berita acaranya diserahkan oleh anggota Panwascam, Dede Rohendi, “Kami diminta segera melaporkan temuan ini ke Bawaslu Jawa Barat,” ujar Iksan saat bertemu Tempo.

Kecamatan yang sudah melaporkan temuan tabloid ini yakni Kecamatan Ciawigebang, Luragung, Karamatmulya, Cilimus, Kadugede, Hantara, Sindang Agung dan kuningan. Diperkirakan tabloid ini menyebar di 32 kecamatan se kabupaten Kuningan.

Catatan:
Judul berita ini sudah diubah pada Kamis, 24 Januari 2019, pukul 08.53 WIB, karena ada koreksi.






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

1 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

8 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

13 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

21 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

23 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

25 hari lalu

Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

Dana yang ditransfer oknum tersebut senilai Rp 1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok.


80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

30 hari lalu

80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

Delapan puluh warga di Jawa Tengah yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik melapor ke Bawaslu. Namanya ada di Sipol.


Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

32 hari lalu

Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

Bawaslu RI memutuskan menolak aduan laporan dugaan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran partai politik yang diajukan Partai Pemersatu Bangsa.


Bawaslu Tindaklanjuti 4 Laporan Parpol terhadap KPU ke Sidang Pemeriksaan

34 hari lalu

Bawaslu Tindaklanjuti 4 Laporan Parpol terhadap KPU ke Sidang Pemeriksaan

Bawaslu menggelar sidang pendahuluan terhadap laporan partai politik pada 25-26 Agustus 2022.


Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

43 hari lalu

Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

Pengajuan permohonan sengketa bisa dilakukan maksimal tiga hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.