Pangdam Cendrawasih Petakan Potensi Gangguan di Pemilu Papua

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga pedalaman Papua antre untuk mencoblos pada pemilu di TPS Lapangan Kampung Pike, Distrik Pesugi, Jayawijaya, Papua, (9/4). ANTARA/Yudhi Mahatma

    Warga pedalaman Papua antre untuk mencoblos pada pemilu di TPS Lapangan Kampung Pike, Distrik Pesugi, Jayawijaya, Papua, (9/4). ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jayapura - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Sembiring menjamin pelaksanaan pemilu di Papua aman, walaupun di sejumlah wilayah masih terdapat kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB). "TNI dan Polri akan mengamankan pelaksanaan pemilu," kata Sembiring di Jayapura, Selasa, 15/1.

    Ia mengatakan, potensi gangguan keamanan pada umumnya terjadi di kawasan pegunungan. Namun dia belum bisa menyatakan secara spesifik daerah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan itu, karena kelompok tersebut selalu bergerak dinamis.

    Walaupun demikian, aparat sudah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan termasuk terhadap gangguan KKSB. Hingga kini aparat belum mendapat laporan tentang adanya pasokan amunisi ke KKSB.

    Ketika ditanya tentang netralitas anggota TNI, Pangdam Cenderawasih mengatakan, sesuai aturan dan pedoman dari Panglima TNI maka setiap anggota TNI harus netral dalam pemilu. "Bila ada anggota TNI yang terlibat atau tidak netral akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku," kata jenderal berbintang dua ini.

    Pangdam berbicara seputar Pemilu ini saat ditemui seusai memimpin sertijab Kasdam XVII Cenderawasih dari Mayjen TNI I Nyoman Chantiyasa kepada Brigjen TNI Irham Waroihan di Makodam Cenderawasih di Jayapura.

    Brigjen TNI Irham Waroihan, sebelumnya menjabat Dandrem 091 Aji Surya Kencana (ASN) Samarinda, sedangkan Mayjen TNI I Nyoman Chantiyasa saat ini menjabat sebagai Pa Sahli Tingkat III bidang Polkamnas Panglima TNI.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.