Bawaslu Minta KPU Taati Putusan soal Pencalonan Oso

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta melantik dan mengukuhkan Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang Sumatera Selatan di Hotel Aston, Palembang, Sabtu malam, 28 Juli 2018.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematuhi putusan Bawaslu soal status pencalonan Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai peserta pemilu DPD 2019. Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, hingga Selasa, 15 Januari 2019, pihaknya belum mendengar apa sikap KPU lantaran belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi.

Baca: Bawaslu Putuskan KPU Tak Langgar Aturan Pidana Pemilu Soal Oso

"Kepatuhan atas putusan Bawaslu tersebut adalah perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 462, yakni KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama tiga hari kerja sejak putusan dibacakan," kata Abhan di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Sedangkan, putusan Bawaslu soal pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai calon DPD telah dibacakan sejak 9 Januari 2019 lalu.

Di kesempatan yang sama, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, menambahkan beberapa alasan tentang urgensi KPU untuk segera mengambil keputusan. Pertama, kata dia, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 242 berakibat hukum bahwa sampai hari ini tak ada lagi calon DPD RI di Pemilu 2019.

"Jadi, keputusan KPU Nomor 1130 dianggap tak ada dan dengan demikian daftar calon anggota DPR RI yang telah ditetapkan sebagai calon tetap sudah tidak ada lagi karena sudah dicabut oleh putusan PTUN itu," ujar Ratna.

Baca: KPU Putuskan Pencalonan Oesman Sapta Odang alias Oso, Hari Ini

Alasan kedua, kata Ratna, adalah tak terpenuhinya hak konstitusional Oesman Sapta Odang selaku pelapor telah diputuskan Bawaslu dengan putusan nomor 008.

Sebelumnya, Bawaslu telah memutuskan bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi soal pencalonan Oso sebagai calon legislatif anggota DPD RI. Karena itu, KPU wajib memasukkan Oso di dalam daftar calon tetap DPD RI untuk pemilu 2019. Bawaslu juga mengatakan keputusan itu harus dijalankan KPU paling lama tiga hari sejak putusan dibacakan.






KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

8 hari lalu

KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Menurut KPU, tak ada partai yang menguasai suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

10 hari lalu

KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

11 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Adanya Peraturan Bawaslu memberikan semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

13 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu


Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

18 hari lalu

Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

Selain Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan, petugas patroli juga disiapkan untuk mendukung tugas-tugas KPU Jaksel menjelang Pemilu 2024.


KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

21 hari lalu

KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

Perludem menilai perpanjangan masa jabatan KPUD sampai pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 justru akan membuat kinerja lebih efektif


KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

22 hari lalu

KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Hasyim Asy'ari mengatakan sedang mempelajari putusan Bawaslu tersebut untuk bagaimana nantinya KPU menerapkan putusan tersebut


KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

22 hari lalu

KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

Tim KPU sedang mempelajari putusan Bawaslu untuk melaksanakannya. Partai-partai itu tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual.


KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

23 hari lalu

KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

Hasyim Asy'ari mengatakan rapat pleno digelar pada 8 November untuk membuat simpulan dari hasil verifikasi faktual terhadap sembilan partai politik


KPU Badung Bali Terjun Langsung untuk Verifikasi Faktual Parpol Baru

23 hari lalu

KPU Badung Bali Terjun Langsung untuk Verifikasi Faktual Parpol Baru

KPU Badung, Bali, telah selesai melaksanakan kegiatan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024.