PDIP Surabaya Tuding Pengawasan Bawaslu Asal-asalan dan Partisan

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji (tengah) berorasi saat sejumlah massa dari Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat (GEMERUDUK) melakukan penolakan UU Pilkada yang di sahkan DPR, di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Jatim, 3 Oktober 2014. TEMPO/Fully Syafi

    Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji (tengah) berorasi saat sejumlah massa dari Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat (GEMERUDUK) melakukan penolakan UU Pilkada yang di sahkan DPR, di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Jatim, 3 Oktober 2014. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya--DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya menyoroti lemahnya pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. “Pada Pemilu 2019 ini banyak aturan yang membatasi gerak peserta pemilu,” kata  Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, di Surabaya, Selasa, 7/1.

    Whisnu mengatakan harusnya apa yang tidak boleh dilanggar, etikanya seperti apa, dan secara adminsitrasi bagaimana, disusun dan dikonsep agar bisa dipermudah.  Menurut dia, banyaknya aturan saat ITU membuat pengawasan pemilu yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya terkesan asal-asalan dan cenderung partisan.

    Dia mencontohkan dua caleg dari PDIP, yakni Armuji (Ketua DPRD Surabaya) dan Baktiono (anggota DPRD Surabaya) sempat menjadi korban atas kebijakan Bawaslu yang terburu-terburu. Kedua caleg itu disidang atas dugaan pelanggaran kampanye berupa pembagian doorprize dalam acara jalan sehat.

    "Akhirnya kami melayangkan gugatan terhadap sejumlah anggota Bawaslu Surabaya karena dua kader tersebut ternyata tidak terbukti melanggar," kata Whisnus. Dia mengatakan PDIP sudah melaprokan pencemaran nama baik tersbut ke Polda Jatim dan saat ini dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya. Dia juga akan melaporkan anggota Bwaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

    Bawaslu Surabaya sebelumnya menggelar sidang pelanggaran kampanye dengan terlapor dua caleg PDI Perjuangan, Armuji dan Baktiono. Pelanggaran kampanye tersebut yakni pembagian doorprize atau hadiah pada jalan sehat yang digelar Karang Taruna Kelurahan Kapas Madya Baru pada 19 Oktober 2018.

    Namun pada sidang putusan, terlapor Armuji dan Baktiono dinyatakan tidak bersalah karena alat bukti yang ada belum memenuhi unsur pelanggaran. Namun Armuji menilai sidang pelanggaran kampanye tersebut telah mencemarkan nama baiknya menjelang pemilu 2019.

    Komisioner Bawaslu Surabaya sekaligus mantan Ketua Majelis Persidangan Pelanggaran Kampanye Usman mempersilahkan terlapor Armuji dan Baktiono melaporkan balik ke DKPP dan Polda Jatim. "Ya silahkan saja. Semua punya kesempatan dan kewenangan masing-masing," katanya.

    Menurut dia, kewenangan pengawasan Bawaslu Surabaya diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. "Jadi kalau ada temuan ya kami harus menindaklanjuti.”

    Ia menjelaskan semua temuan itu tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat musyawarah di tingkat bawah, melainkan melalui jalur yang telah disediakan seperti persidangan. "Minimal biar masyarakat tahu kalau terlapor tidak terbukti bersalah," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gaji Gubernur dan Perbandingan Luas Jawa Tengah dengan Malaysia

    Dalam Debat Pilpres 2019 pertama pada 17 Januari 2019, Prabowo Subianto menyinggung besaran gaji gubernur dengan mengambil contoh Jawa Tengah.