ICW Rilis Daftar 40 Caleg Eks Napi Korupsi

Reporter

image-gnews
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. Dok.TEMPO/Dasril Roszandi
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. Dok.TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 40 nama calon anggota legislatif bekas narapidana korupsi yang mengikuti Pemilihan Umum 2019. ICW merilis nama-nama caleg eks napi korupsi tersebut melalui akun Twitter-nya @antikorupsi, pada Sabtu, 5 Januari 2019.

Baca: ICW Dorong Pembentukan UU Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

"Sebanyak 40 caleg mantan napi korupsi yang sedang berlaga mendapatkan bangku wakil rakyat. Catat ya tweeps! #koruptorkoknyaleg," seperti dikutip dari keterangan dalam cuitan ICW.

Dalam daftar nama yang telah dikonfirmasi ke Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, 40 caleg mantan napi korupsi itu berasal dari 11 partai. Mereka mengikuti pencalonan untuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota maupun DPD. Berikut adalah daftarnya.

Partai Golkar
Hamid Usman, DPRD Maluku Utara
Desy Yusandi, DPRD Banten
Agus Mulyadi R, DPRD Banten
Heri Baelanu, DPRD Pandeglang
Dede Widarso, DPRD Pandeglang
Saiful T Lami, DPRD Tojo Una-Una
Edy Muklison, DPRD Blitar

Partai Gerindra
Mohamad Taufik, DPRD DKI
Herry Jones Kere, DPRD Sulawesi Utara
Husen Kausaha, DPRD Maluku Utara
Al Hajar Syahyan, DPRD Tanggamus
Ferizal, DPRD Belitung Timur
Mirhammuddin, DPRD Belitung Timur

Partai Hanura
Midasir, DPRD Jawa Tengah
Welhelmus Tahalele, DPRD Maluku Utara
Akhmad Ibrahim, DPRD Maluku Utara
Warsit, DPRD Blora
Moh Nur Hasan, DPRD Rembang

Partai Amanat Nasional (PAN)
Abdul Fattah, DPRD Jambi
Masri, DPRD Belitung Timur
Muhammad Afrizal, DPRD Lingga
Bahri Syamsu Arief, DPRD Cilegon

Partai Demokrat
Jones Khan, DPRD Pagar Alam
Jhony Husban, DPRD Cilegon
Syamsudin, DPRD Lombok Tengah
Darmawaty Dareho, DPRD Manado

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Partai Berkarya
Meike Nangka, DPRD Sulawesi Utara
Arief Armaiyn, DPRD Maluku Utara
Yohanes Marianus Koa, DPRD Ende

Partai Perindo
Samuel Buntuang, DPRD Gorontalo
Zukfikri, DPRD Pagar Alam

Partai Bulan Bintang (PBB)
Nasrullah Hamka, DPRD Jambi

Partai Garuda
Yulius Dakhi, DPRD Nias Selatan
Ariston Moho, DPRD Nias Selatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Maksum DG Mannassa, DPRD Mamuju

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Matius Tungka, DPRD Poso
Joni Cornelius Tondok, DPRD Toraja Utara

Caleg DPD eks koruptor:
Syahrul Kui Damapoli, DPD Sulawesi Utara
Abdullah Puteh, DPD Aceh
Abdillah, DPD Sumatera Utara

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

1 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

6 hari lalu

Kepala Lapas Sukamiskin Wachid Wibowo saat memberikan sambutan pemberian remisi Idul Fitri kepada narapidana korupsi, Rabu, 10 April 2024). (ANTARA/HO-Lapas Sukamiskin)
ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri


Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

9 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.


Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

10 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

13 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

14 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.


Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

15 hari lalu

Tersangka eks Direktur PT Timah Mochtar Riza Pahlevi menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.


Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

16 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT


ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

16 hari lalu

Ilustrasi Gedung KPK
ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

20 hari lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?