Bawaslu: Laporan Dana Kampanye Tak Transparan Diancam Pidana

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan laporan sumbangan dana kampanye oleh peserta pemilu baik pasangan capres-cawapres, partai politik, dan anggota DPD harus transparan. Sebab, kata dia, ada ancaman pidana bagi laporan yang tak transparan.

Baca: Andi Arief: Justru Sandiaga Janji Sumbang Dana Kampanye Partai

"Kalau peserta pemilu memberikan laporan sumbangan yang tidak benar ada dampak pidananya," ujar Afif di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019.

Afif mengatakan laporan sumbangan dana harus dilaporkan secara jelas dan tanpa manipulasi. Misalnya saja, kata dia, ada peserta pemilu mendapatkan sumbangan dana namun tak melaporkannya ke KPU. "Harus dilaporkan juga kalau ada sisa, jika tidak bisa pidana 4 tahun daa denda 3 kali dari jumlah sumbangan yang diterima," katanya.

Menurut Afif, peserta pemilu juga tak boleh menerima sumbangan dana kampanye dari sumber yang dilarang. Sumber yang dilarang itu seperti sumbangan dari pemerintah asing, warga negara asing, dan sebagainya. "Yang terbukti menerima pidananya 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta," ucap Afif.

Dia melanjutkan, ancaman pidana juga berlaku bagi pihak luar penyumbang dana kampanye. Penyumbang dapat dikenai pidana jika terbukti sengaja memberikan laporan dana yang tak sesuai. "Misalnya dia nyumbang sekian tapi lapor sekian, ancamannya pidana 2 tahun dan dendanya Rp 20 juta," tuturnya.

Baca: Klub Olahraga Trenggono Sumbang Dana Kampanye Jokowi Paling Besar

Peserta Pemilu 2019 wajib menyerahkan laporan dana dan sumbangan kampanye ke KPU. Laporan dana kampanye yang perlu dikumpulkan ini terdiri dari tiga tahapan. Pertama adalah LADK atau Laporan Awal Dana Kampanye yang berisi besaran dana awal, sumber dana, dan rekening khusus dana kampanye. LADK ini sudah ditutup pada 23 September 2018.

Tahap selanjutnya yakni LPSDK berisi data dana yang masuk dan harus dilaporkan pada 2 Januari 2019. Sementara tahap ketiga ialah pengumpulan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang nanti akan diserahkan ke kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Waktu pelaporannya adalah delapan hari setelah pemungutan suara, yakni 25 April 2019.






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

1 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

8 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

9 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

13 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

21 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

23 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

25 hari lalu

Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

Dana yang ditransfer oknum tersebut senilai Rp 1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

27 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

30 hari lalu

80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

Delapan puluh warga di Jawa Tengah yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik melapor ke Bawaslu. Namanya ada di Sipol.


Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

32 hari lalu

Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

Bawaslu RI memutuskan menolak aduan laporan dugaan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran partai politik yang diajukan Partai Pemersatu Bangsa.