KPU Bakal Buka Seluruh Digit NIK Daftar Pemilih Tetap

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisi Pemilihan Umum mengundang perwakilan partai-partai politik untuk membahas rencana dibukanya daftar pemilih tetap (DPT) bagi peserta pemilu yang menginginkan pengecekan. Pertemuan berlangsung di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam, 13 Desember 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Komisi Pemilihan Umum mengundang perwakilan partai-partai politik untuk membahas rencana dibukanya daftar pemilih tetap (DPT) bagi peserta pemilu yang menginginkan pengecekan. Pertemuan berlangsung di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam, 13 Desember 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum akan membuka data daftar pemilih tetap (DPT) hingga nomor induk kependudukan (NIK) bagi partai politik peserta pemilu yang ingin melakukan pengecekan. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan KPU akan membuka tanda bintang yang selama ini merahasiakan empat digit terakhir NIK daftar pemilih.

    "Itu sebagai alternatif karena rekan-rekan partai kesulitan untuk lebih detail terkait dengan data," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam, 13 Desember 2018.

    Baca: KPU Diminta Perhatikan Pemilih Disabilitas Mental dalam DPT

    Viryan menjelaskan, KPU sebelumnya menutup empat digit terakhir NIK DPT ini dengan tanda bintang demi menjaga kerahasiaan data pemilih. Hal ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri yang terkait pula dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

    Menurut Viryan, penetapan aturan ini pun sebenarnya sudah melewati uji publik dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan partai-partai politik peserta pemilu. Ketika itu, kata dia, semua pihak tak protes dengan aturan kerahasiaan ini.

    Pada Senin lalu, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi KPU dan meminta data NIK itu dibuka. Mereka menyoal kesahihan data 31 juta pemilih tambahan yang diajukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

    Baca: Kubu Prabowo Minta KPU Buka Data 31 Juta Pemilih Tambahan

    Viryan tak menjawab tegas saat ditanya apakah kebijakan ini merupakan respons atas permintaan BPN Prabowo. Dia mengklaim KPU sudah memfasilitasi pengecekan data pemilih ini sejak September lalu.

    Padahal sebelumnya KPU hanya memperlihatkan data pemilih berdasarkan nama dan alamat serta NIK yang masih dirahasiakan empat digit terakhirnya. "Sekarang dimungkinkan namun apa bila peserta pemilu ingin melihat yg tanpa bintang kita fasilitasi di kantor KPU," kata Viryan.

    Malam ini, KPU mengumpulkan perwakilan partai politik peserta pemilu 2019. Pertemuan tertutup itu berlangsung di kantor KPU sejak pukul 20.00 WIB. Sejumlah petinggi partai koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga tampak hadir di lokasi, di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

    Baca: KPU: Kasus Penjualan Blangko dan E-KTP Tercecer Tak Pengaruhi DPT

    Ada pula anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman dan Ketua Departemen Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian. Sedangkan tak tampak satu pun petinggi dari partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Di antara perwakilan yang hadir, wajah yang familiar hanya politikus Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Nihayatul Wafiroh.

    Ahmad Muzani mengaku diundang oleh KPU. Dia mengatakan pertemuan ini merupakan pembahasan awal sebelum penetapan DPT tanggal 16 Desember mendatang. "Tentu saja kami akan menanyakan progress pencatatan dan penelitian dari 31 juta DPT yang diajukan Kemendagri," kata Muzani di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Yang Datang ke Istana, Ada Nadiem Makarim dan Tito Karnavian

    Seusai pelantikannya, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah nama ke Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2019. Salah satunya, Tito Karnavian.