Menjelang Pemilu, JK Minta ICMI Tak Fokus Bahas Politik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) memberikan sambutan saat penutupan Rakernas Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Ahad, 25 November 2018. Rakernas tahun ini mengusung tema Penguatan Implementasi Program DMI untuk Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) memberikan sambutan saat penutupan Rakernas Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Ahad, 25 November 2018. Rakernas tahun ini mengusung tema Penguatan Implementasi Program DMI untuk Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk tidak terlalu mengutamakan pembahasan politik. JK meminta ICMI memperkuat bidang-bidang keilmuan untuk menjawab persoalan bangsa saat ini.

    "ICMI ini harus memperkuat kelompok-kelompok keilmuan, siapa yang bicara tentang teknologi, tentang sosial, tentang ekonomi, tentang kewirausahaan. Kelompok-kelompok itu yang harus diperkuat ICMI," kata JK saat menutup Silaturahni Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad ke-28 ICMI di Lampung, Sabtu, 8 Desember 2018.

    Baca: Temui JK, Erick Thohir Lapor Inasgoc Hemat Anggaran Asian Games

    JK mengingatkan apabila organisasi cendekiawan seperti ICMI terlalu banyak membahas politik, maka persoalan perekonomian dan teknologi di tanah air akan tertinggal dan dikesampingkan, khususnya selama tahun politik menjelang pemilu. Akibatnya, kata JK, kegiatan perekonomian akan terus dikerjakan oleh kalangan pengusaha tanpa ada regenerasi.

    "Akhirnya, tiap kali mau pemilu, mau pilkada, semua menghadap atau meminta dukungan atau restu daripada mereka yang menguasai ekonomi. Akhirnya, setelah menang politiknya, kadang-kadang ada daerah yang mengendalikan itu yang punya ekonomi (uang)," kata JK.

    Baca: Wapres JK Harap WNI di Argentina Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2019

    Sebagai pengusaha dan politikus, JK mengatakan tidak sedikit para pelaku ekonomi turut terlibat dalam kegiatan politik di suatu daerah atau negara. Menurut dia, hal itu terjadi karena di setiap tahun politik kegiatan perekonomian selalu dikesampingkan karena sebagian besar masyarakat fokus pada pemenangan calon tertentu.

    "Itu terjadi dimana-mana, bukan hanya di sini, di Amerika juga lobi-lobi politik oleh para pengusaha itu besar sekali pengaruhnya dalam pengambilan keputusan pemerintahan," kata JK.

    Karena itu, JK berharap organisasi kemasyarakatan yang melibatkan para cendekiawan harus dapat melihat persoalan bangsa secara luas. "Kita hanya bisa membawa kesejahteran dan kemakmuran itu apabila kita dapat menguasai ekonomi, teknologi dan politik secara bersamaan," ujarnya.

    Baca: Di KTT G20, Jusuf Kalla Suarakan Pentingnya Ekonomi Digital


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.